Walikota Merah Sakti SH Imbau Lembaran Lama Ditutup

15 12 2009

“Hilangkan perbedaan yang ada selama ini. Mari kita secara bersama-sama menyatukan langkah membangun daerah yang kita cintai ini.” Demikian permintaan Walikota Subulussalam Merah Sakti SH dalam kunjungan kerjanya (kunker) yang perdana di Kecamatan Penanggalan, Senin (14/12) kemarin.

Read the rest of this entry »





Walikota Terpilih Ajak Warga Hormati Keputusan MK

5 02 2009

Walikota terpilih kota Subulussalam mengajak masyarakat setempat menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) daerah tersebut.

“Kami mengharapkan semua pihak mematuhi keputusan MK dan memahami prosedur hukum yang berlaku di negara ini,” kata Walikota terpilih Merah Sakti SH di Subulussalam, Senin.

Merah Sakti yang berpasangan dengan Affan Alfian (Sabit) terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 15 Desember 2008 dengan perolehan suara 14.922 dan pasangan Asmauddin-Salmaza (Assalam) meraih 14.729 suara.

Hasil pemilihan pertama bagi kota pemekaran dari kabupaten induknya, Aceh Singkil itu dijadikan sengketa oleh pasangan Assalam dan MK memutuskan Sabit sebagai pemenang dalam sengketa tersebut.

Rekapitulasi suara yang dikeluarkan KIP menyebutkan pasangan Sabit meraih 14.922 suara, sementara pasangan Assalam meraih 14.729 suara dari 29.651 suara sah dan 634 suara tidak sah.

Merah Sakti mengatakan, keputusan MK tentang sengketa Pilkada pertama Kota Subulussalam tersebut disampaikan pada Selasa (20/1) di Ruang Sidang Utama MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Keputusan tersebut bagi dirinya bukan sebuah kemenangan atau kekalahan, tetapi merupakan sebuah proses dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil Pilkada Subulussalam.

“Saya kira semua pihak harus menghormati keputusan MK. Sekarang mari kita bersatu membangun dan mewujudkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat kota Subulussalam,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Kota Subulussalam periode 2009-2014.

Sumber : http://www.waspada.co.id





Walikota Imbau Parpol Tertibkan Atribut

1 02 2009

PJ Walikota Subulussalam, Marthin Desky mengimbau pimpinan dan pengurus pastai Politik (parpol) di daerah tersebut agar segera membersihkan atribut atau bendera milik parpol mereka yang dipasang di median jalan. Imbauan itu disampaikan walikota, di sela-sela sambutannya pada pergantian antar waktu (PAW) angora DPRK subulussalam di gedung DPRK Subulussalam, kamis (29/1).

Marthin mengatakan, karena hingga saat ini pengawas pemilu belum terbentuk, maka unsure muspida telah sepakat agar masalah tersebut di ambil alih untuk sementara waktu. Berdasarkan peraturan kata Marthin, pihaknya terpaksa menertibkan pemasangan alat peraga partai terutama yang dipajang di median jalan protokol.

Sementara di tempat lainnya, Martin berjanji akan segera mengeluarkan aturan tentang daerah-daerah yang dilarang memasang atribut partai. Penertiban bendera di median jalan tersebut, menurut Martin, dilakukan karena dianggap mengganggu pengguna jalan yang melintas. Bahkan, katanya, jika atribut itu roboh ke jalan, dapat membahayakan pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor.

Sebelumnya, ketua DPRK Subulussalam, H. Ansari Idrus, pada rapat paripurna dewan, melantik Teuku Maswarli menjadi pengganti anggota antar waktu (PAW) DPRK Subulussalam sisa masa bakti periode 2004-2009. Maswarli yang berasal dari partai Golkar dilantik menggantikan Merah Sakti Kombih SH yang meninggalkan posisinya menjadi calon walikota Subulussalam pada Pilkada Subulussalam yang lalu. Sumber : http://www.serambinews.com





Pilkada Kota Subulussalam : Tidak Ada Masalah

15 01 2009

Proses penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjalan lancar tanpa kendala apapun, bahkan tidak ada perdebatan yang muncul. Hal ini dinyatakan oleh Bahagia Maha, Saksi Termohon, KPU Subulussalam, dalam sidang lanjutan sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kota Subulussalam, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Senin (12/01), di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Kesaksian Bahagia senada dengan pernyataan 13 orang saksi Termohon lainnya, untuk membantah kesaksian para saksi Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Asmauddin, SE dan Drs. Salmaza. Bahagia menambahkan bahwa keterangan saksi dari pihak Pemohon yang mengatakan terdapat kotak suara dengan kunci yang rusak dan tidak disegel adalah tidak benar, karena keseluruhan kotak suara diantarkan ke kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), “dengan pengawalan ketat menggunakan voorijder di depan mobil yang mengangkut kotak suara itu dan dikawal dari belakang (oleh) anggota kapolsek,” jelasnya.

Menurut Muslim Ayub, seorang calon Walikota Subulussalam yang kalah dalam putaran pertama, justru pasangan Pemohon yang melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Sebelum mengikuti Pemilukada, H. Asmauddin merupakan Pejabat Walikota sedangkan pasangannya, Drs. Salmaza adalah Kepala Dinas Kependudukan yang mengurus data kependudukan. “Oleh karena itu pada putaran kedua, saya memang menghimbau kepada orang-orang saya di lima kecamatan itu, yang tidak terdata, untuk memilih (pasangan) nomor satu. Ada sekitar 200 orang pada saat itu,” tambahnya.

Terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kotak suara yang disegel, Saksi Termohon, Budi Hasudungan Lubis, mengakui memang ketika melakukan rekapitulasi di Kecamatan Simpang Kiri, dia menemukan keberatan-keberatan dari saksi pasangan Nomor 5, “bahwasanya ada kotak suara yang tidak tersegel dan itu ditandatangani oleh masing-masing saksi,”  terangnya.

Dengar Keterangan Ahli

Selain mendengar keterangan saksi Termohon, dalam persidangan yang sempat mengalami dua kali masa istirahat ini juga mendengar keterangan Ahli dari Termohon. Menurut M. Dja’far, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, KIP bersifat kolegial yang dalam pengambilan keputusannya harus melalui rapat pleno. Sebelum membuat rapat pleno, KIP diharapkan membuat pengumuman dan mengirim undangan kepada semua pasangan calon selambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan, ”agar saksi pasangan calon dapat menghadiri rapat tersebut.” jelasnya.

Selain itu, Dja’far mengatakan bahwa proses pemilukada harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Namun, apabila KIP merasa tidak mampu melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan jadwal tersebut, pengubahan jadwal merupakan suatu keniscayaan dan hal tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan selama memenuhi persyaratan. Syarat-syarat tersebut, antara lain, pengubahan jadwal harus diambil melalui mekanisme rapat pleno dan keputusan perubahan jadwal harus dituangkan dalam sebuah surat keputusan KIP, kemudian keputusan itu harus diumumkan kepada masyarakat.

Sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id





Pilkada Kota Subulussalam : Pemajuan Jadwal Munculkan Konflik

12 01 2009

“Saya sedih karena kedua kandidat adalah famili dan teman saya sekolah dari kecil sampai sekarang. Tapi dalam proses Pilkada, saya mengharap kedua kandidat jujur dalam menghadapinya,” kata Saksi, Buyung Azhari Tinambunan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kota Subulussalam, Rabu (7/1), di ruang sidang MK.

Tinambunan adalah koordinator penggerak massa tim sukses Pemohon perkara Nomor 65/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa pemilukada Subulussalam, pasangan H. Asmauddin, SE. dan Drs. Salmaza (Assalam). Ungkap Tinambunan, tim Assalam sebenarnya telah mengajukan protes mengenai temuan pelanggaran di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada panitia pengawas (panwas) dengan tembusan yang ditujukan pada Kepala Polres dan Komandan Distrik Militer setempat, namun protes tersebut tidak mendapatkan tanggapan.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam tetap melanjutkan proses pemilukada dengan melaksanakan sidang pleno rekapitulasi hasil pemilihan, bahkan dengan jadwal yang dimajukan yang semula hari Selasa (23/12) menjadi Kamis (18/12), sehingga pihak Assalam memutuskan menggerakkan massa pendukungnya untuk berdemonstrasi saat pelaksanaan sidang pleno tersebut.

Menanggapi kesaksian, Ketua KIP Subulussalam, M. Husein, beralasan dimajukannya jadwal pleno rekapitulasi hasil pemilukada, ”karena pada tanggal 15 (Desember, Senin) atau hari ”H” semua kotak suara beserta logistik rekapitulasi dari PPK sudah diserahkan kepada kami, artinya pada tanggal 16 (Selasa) itu sudah standby semua.”

Selain itu, KIP juga menimbang usulan dari pihak Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) agar proses pemilukada bisa segera dilanjutkan dengan rekapitulasi, jika semua telah siap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, aku Husein, maka KIP memutuskan memajukan jadwal rapat pleno rekapitulasi. ”Hal ini juga diberitahukan kepada masing-masing pasangan calon walikota/ wakil walikota,” lanjutnya.

Usai mendengar keterangan dari para saksi pihak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai Maruarar Siahaan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan keterangan dan membantu mengungkapkan kebenaran dalam persidangan ini. ”Saudara telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia,” kata Maruarar sebelum menutup sidang.

Sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id





Sidang Sengketa Pilkada Kota Subulussalam

8 01 2009

KIP BANTAH MELAKUKAN PENGGELEMBUNGAN SUARA

JAKARTA – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam membantah adanya pemilih ganda dan penggelembungan suara sebanyak 873 suara pada pilkada Subulussaam putaran kedua yang berlangsung 15 Desember 2008 silam.

Bantahan tersebut diutarakan Tim Kuasa Hukum KIP Subulussalam, terdiri dari Zaini Djalil SH, Ikhwaluddin Simatupang SH Mhum, Hardiningtyas SH, AdiMansar SH Mhum, dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Subulussalam di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (6/1). “Pendaftaran pemilih dilakukan berdasarkan data kependudukan yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon yaitu H. Asmauddin, SE dan Drs. Salmaza selaku Pj Walikota Subulussalam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam,” ujar Ikhwaluddin.

Hal iu disampaikan Ikhwaluddin saat membacakan jawaban KIP Subulussalam atas permohonan keberatan dan pembatalan hasil Penghitungan suara putaran kedua, yang diajukan pasangan calon walikota/wakil walikota H. Asmauddin-Salmaza aau Assalam. “Apabila terdapat pemilih ganda maka sangat mungkin hal tersebut dilakukan oleh pemohon itu sendiri, sesuai kapasitas masing-masing,” sambung Ikhwaluddin Simatupang.

Mengenai kotak suara yang tiak bersegel menyebabkan terjadinya manipulasi suara seperiyang idalilkan pemohon, menuru Kuasa Hukum KIP, juga iak benar dan mengada-ngada. Hal ini dibukikan dengan pernyataan Ketua KPPS bahwa KPPS membawa dan menyerahkan kotak suara dalam keadaan bersegel yang berisi surat suara dan penyegelan isaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon. “Manipulasi suara tidak pernah terjai karena hasil penghiungan suara yang ilakukan oleh KPPS-KPPS sama dengan hasil rekapiulasi yang ilakukan oleh PPK, “ kata dia.

Dalam persidangan hari kedua, Kuasa Hukum KIP Subulussalam juga menyatakan rapa pleno penetapan pasangan calon walikota/wakil walikota berlangsung tertuup tanpa mengundang saksi dari pasangan pemohon, adalah upaya dari pemohon untku mencari-cari kesalahan. “Rapa Pleno sudah dilakukan secara terbuka sesuai qanun dan Kepuusan KP Subulussalam No 43 Tahun 2008,”tukas Ikhwaludin.

Selain mendengarkan jawaban KIP Subulussalam, sidang gugatan Pilkada yang dipimpin Hakim Ketua Maruara Siahaan dengna anggota A Shodiki dan M Alim, iu juga mendengar keterangan 13 saksi yang diajukan pasangan Assalam. Sidang yang berlangsung hingga malam itu, disaksikan sejumlah pengunjung yang berasal dari Subulussalam.

Putaran kedua Pilkada Subulussalam yang berlangsung 15 Desember lalau empertarungkan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Merah Saki, SH dan H.Affan Alfian, SE dengan H. Asmauddin, SE dan Drs. Salmaza.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dikeluarkan KIP Subulussalam menyatakan pasangan Merah Sakti-Affan Alfian meraih 14.922 suara sementara pasangan Asmauddin-Salmaza meraih 14.729, terpau 193 suara atau 0,34%. Suara sah 29.651 dan suara tidak sah 634 suara. KIP Subulussalam menetapkan pemenang Pilkada Subulussalam adalah pasangan Merah Saki dan Affan Alfian.

Sumber : Serambinews.com





Pilkada Kota Subulussalam : Sabit Unggul Tipis

25 12 2008

Diwarnai unjuk rasa ratusan massa pendukung Asmaudin/Salmaza (As salam), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam, Kamis (18/12), menggelar pleno rekapitulasi dan penetapan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam putaran II. Pasangan Merah Sakti/M.Affan Alfian Bintang (Sabit) sebagai pemenang, unggul tipis 193 suara dari pasangan As salam.
Hasil rekapitulasi pilkada putaran II itu pasangan nomor urut 1 Merah Sakti/Affan Alfian Bintang memperoleh suara 14.922, sedangkan pasangan Asmaudin/Salmaza 14.729 suara. Total suara sebanyak 30.285, jumlah suara tidak sah sebanyak 634 dari jumlah pemilih 37.555 orang.

Sementara itu pasangan Assalam, tidak menerima keputusan dari KIP Subulussalam. Menurut Asmauddin calon Walikota yang didampingi Salmaza, pihaknya akan melaporkan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pasangan Sabit telah melakukan beberapa kecurangan kecurangan dalam pilkada Subulussalam lalu. Selain itu, saksi Assalam yang hadir pada pleno itu juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan suara tersebut.

Kapolres Aceh Singkil
“Jangan ada provokasi terhadap masyarakat”

Kapolres Aceh Singkil AKBP Arief Pujianto, mengajak calon walikota/wakil walikota yang kalah dalam Pilkada Subulussalam lalu legowo (lapang dana) menerima kekalahan dan jangan merekayasa maupun memprovokasi masyarakat. Ia mengatakan, pihaknya telah menyita selebaran gelap yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang bernada memprovokasi.
Selain selebaran, pelaku yang menebar juga telah diperiksa oleh kepolisian seraya menandatangani surat perjanjian supaya tidak mengulangi perbuatannya. “Kita sudah amankan oknum yang menebar selebaran gelap,” ujar Arief seraya menambahkan telah memerintahkan seluruh kapolsek untuk menangkap yang memprovokasi warga.

———————-

Dari berita di atas penulis mengharapkan agar Pilkada Subulussalam ini tidak meruncing seperti yang terjadi di Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan dan Pilkada Provinsi Gorontalo yang masih menuai konflik diakibatkan pihak yang kalah masih belum mengakui kekalahannya dan beranggapan kemenangan lawan politiknya berbau kecurangan.

Keberatan hasil Pilkada Subulussalam yang dituangkan pasangan Assalam beserta pendukungnya adalah sah-sah saja apabila masih dalam konteks yang benar dan mengikuti prosedur yang ada. Untuk itu, kedepannya semua masyarakat Kota Subulussalam senantiasa akan menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil Pilkada ini. keputusan MK adalah keputusan terbaik yang harus diterima semua elemen masyarakat dengan hukum yang mengikat.

Kutipan :

http://www.analisadaily.com
http://www.serambinews.com








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.