Corner

Pengembangan Kota Subulussalam

Tolak ukur kemajuan suatu daerah umumnya dinilai dari tingkat kemajuan sektor industrinya, karena sektor industri memberikan nilai tambah cukup tinggi dan sekaligus memberikan kesempatan kerja yang baru sehingga dianggap merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Begitu strategisnya peranan sektor industri dalam memajukan perekonomian suatu daerah sehingga sangat wajar bila setiap daerah, apalagi kota Subulussalam, yang sudah berumur satu tahun, berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan sektor industrinya agar bisa menjadi salah satu tumpuan utama perekonomian, setelah hasil hutan terutama kayu, habis dibawa berenang ke negeri matahari terbit.

Faktor Pendukung

Mewujudkan Subulussalam sebagai kota industri kiranya bukanlah hal yang mustahil, karena adanya beberapa faktor pendukung yang sangat berperan untuk mencapai cita-cita tersebut antara lain:

1. Sumber Daya Alam:
Tanah Subulussalam sangat subur dan kandungan sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam rangka menumbuh-kembangkan industri yang berbasis sumber daya alam tropis, seperti hutan tanaman keras (tanaman perkebunan, sawit, karet, kakao dan lain-lain).
Apabila hutan tanaman keras ini dikelola secara baik sangat potensial mendukung tumbuhnya industri yang tangguh di kota Subulussalam. Tanah Subulussalam juga sangat subur untuk ditanami tanaman muda seperti jagung, ubi-ubian, padi, nilam, dan lain-lain yang dapat di jadiakan bahan baku sektor industri.

2. Faktor Geografis:
Subulussalam yang terletak pada posisi lintasan (Simpul), dan pintu gerbang bahagian barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menuju Kota Medan, merupakan posisi yang strategis ditinjau dari sudut pandang terhadap pusat perdagangan dan pengembangan industri yang mungkin diraih.

3. Sumber Daya Manusia:
Dalam pembangunan ekonomi yang kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok, maka sumber daya manusia menempati posisi yang sangat sentral. Penduduk Kota Subulussalam yang berjumlah lebih kurang 42 ribu jiwa tidak saja dapat merupakan modal bagi tumbuhnya industri yang berbasis tenaga kerja, tetapi juga pendukung bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis pada Iptek. Peluang itu akan semakin memiliki keunggulan yang kompetitif, bila didukung juga dengan adanya kualitas tenaga kerja yang memadai melalui peningkatan keterampilan teknis, keahlian profesional serta pembinaan kemampuan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus.

Akan tetapi dalam kenyataannya, potensi sumber daya manusia warga Subulussalam belum terdayagunakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya produktivitas tenaga kerja karena rendahnya tingkat pendidikan atau pelatihan yang diperoleh pada sebagian masyarakat. Pembangunan sektor industri akan membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu penduduk kota Subulussalam. Oleh karena itu dari sekarang diperlukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan produktif, sehingga tenaga kerja yang dihasilkaan nantinya tidak saja merupakan tenaga kerja yang memiliki kesungguhan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif.

4. Sarana dan Prasarana Penunjang:
Penulis yakin bahwa Pemerintah Kota Subulussalam mempunyai hasrat yang sangat kuat untuk mewujudkan Subulussalam yang subur sebagai Kawasan Industri Baru (KIB) karena memiliki peluang besar. Untuk mewujudkan impian itu maka sejak awal diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam rangka mewujudkan tersedianya prasarana, sarana dan jasa penunjang yang memadai seperti, jalan raya, transportasi, pergudangan, energi listrik, persediaan air bersih, telekomunikasi, lahan peruntukan industri dan kawasan industri serta jasa penunjang lainnya (antara lain litbang industri, uji mutu barang dan konsultan).
Upaya-upaya ke arah itu telah tampak dari alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan dan kegigihan walikota mengundang investor untuk membangun energi kelistrikan di Subulussalam. Kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas perhubungan/transportasi yang memenuhi syarat supaya dibenahi.

5. Kekayaan Seni Budaya:
Masyarakat Kota Subulussalam merupakan masyarakat yang heterogen, beragam suku, bahasa dan adat istiadat yang ada di masyarakat merupakan potensi bagi persatuan dan kesatuan menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dalam kaitan dengan pengembangan industri di daerah maka banyaknya etnis atau budaya tersebut dapat memacu berkembangnya, serta harus bisa diberdayakan untuk meningkatkan nilai tambah industri kecil dan menengah seperti industri barang seni, batu mulia, keramik hias, industri makanan dan minuman dan lain sebagainya sesuai dengan potensi daerah. Demikian juga adanya berbagai seni tari daerah Kota Subulussalam, dapat merupakan penunjang bagi perkembangan pariwisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta minat untuk membeli produk-produk kerajinan/barang seni.

6. Profesionalisme Birokrasi:
Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan pemberdayaan ekonomi rakyat harus melakukan pembinaan terhadap dunia usaha industri. Budaya penguasa harus diubah menjadi budaya pelayanan publik yang lebih bersifat memfasilitasi. Kondisi ini seiring dengan langkah pembaharuan kebijakan sistem politik administrasi dari arah sentralisasi menuju otonomi daerah. Hal ini membawa dampak positif pada penyelenggaraan program pemerintah dan pembangunan secara keseluruhan termasuk sektor industri. Dengan otonomi daerah maka Subulussalam dapat mengembangkan kreativitasnya, serta membangun daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Kota Subulussalam dapat mempercepat pembangunan sektor industri sehingga dapat segera menampung tenaga kerja demi kesejahteraan rakyat. Sekaitan dengan itu pula jajaran Pemerintah Kota Subulussalam harus merupakan birokrasi yang bersih, profesional, transparan, pro bisnis dan fasilitatif.
Otonomi daerah menjadikan Subulussalam menjadi unit ekonomi yang mandiri dan jajaran birokrasi harus menyadari tanggung jawabnya dalam pengembangan ekonomi. Di sinilah pemerintah kota harus mengubah dirinya menjadi tidak hanya unit administrasi pemerintahan tetapi juga unit perekonomian daerah.
Justru itu, APBD harus dilihat lebih sebagai anggaran daerah, tidak hanya anggaran pemerintah daerah artinya alokasi untuk belanja pelayanan publik dan dalam rangka menggerakkan sektor riil terutama UKM dan IKM harus lebih besar daripada belanja aparatur. Walikota dan jajarannya hendaklah mempunyai visi dan berjiwa wirausaha serta mampu menciptakan kebijakan ekonomi lokal yang berkesinambungan.

Kesimpulan
1.Perlu disadari bahwa membangun industri di Kota Subulussalam sesungguhnya adalah kerja bersama. Industri akan tumbuh dan berkembang di Subulussalam apabila sektor ekonomi lainnya berperan serta aktif dalam bentuk penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang sangat dibutuhkan oleh industri. Komitmen bersama antara SKPD bidang pemberdayaan ekonomi rakyat adalah kata kunci dalam membangun industri di daerah dan koordinasi yang efektif antara berbagai sektor adalah suatu hal yang mutlak untuk berhasilnya upaya bersama ini.

2.Pemerintah Kota harus mempunyai kebijakan strategis jangka panjang di bidang industri, jangan hanya kebijakan yang cenderung reaktif dan jangka pendek tanpa platfom yang jelas, mengenai bagaimana arahnya di masa mendatang. Oleh karena itu perlu kajian-kajian yang mendalam dan komprehensif melalui seminar untuk selanjutnya ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah (Qanun).

Kutipan : Waspada.com