Pendidikan Politik Perempuan

15 01 2009

Komite Perempuan Aceh Bangkit (KPAB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menggelar kegiatan untuk memberi pendidikan politik bagi kaum perempuan setempat menghadapi Pemilihan Umum (pemilu) yang dijadwalkan sekitar April 2009.

“Pendidikan politik bagi perempuan sangat penting sejalan dengan semakin terbukanya kesempatan yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No.10/2008 tentang Pemilu. Ini yang mendorong kami melaksanakan hal tersebut,” kata Ketua KPABB Provinsi Aceh Nurul Akmal di Banda Aceh, Rabu.

Kegiatan yang baru pertama sekali di Provinsi Aceh di Kota Subulussalam, daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil itu diikuti 100 peserta utusan dari berbagai elemen masyarakat di Kota Subulussalam, terutama calon anggota legislatif (caleg) kaum perempuan daerah tersebut.

Semua pesertanya perempuan yang tercatat akan menjadi caleg dalam pesta demokrasi rakyat 2009 nanti. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama KPAB Provinsi Aceh dengan Dit Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Pemerintah Kota Subulussalam.

“Program organisasi kami sebelumnya untuk lima daerah, namun yang dapat dilakukan hanya sekali saja dan kita pilih tempat pelaksanaannya di Kota Subulussalam,” kata Nurul Akmal yang juga mantan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh tersebut.

Bagi perempuan yang memiliki hak pilih diharapkan dapat menggunakan hak politiknya sesuai hati nurani dan bukan karena pengaruh suami atau pihak keluarga lainnya. Ini karena suara perempuan sangat signifikan di Aceh sehingga menentukan dalam pemberian hak pilihnya di Pemilu 2009.

Sementara kaum perempuan yang termasuk caleg tentu memiliki kewajiban dalam meningkatkan kualitas, kapasitas dan keterampilan sesuai dengan peran setelah menduduki jabatan di legislatif nanti. Perempuan di parlemen kiranya akan unggul dan lebih berkualitas.

“Melalui pendidikan politik ini kita harapkan perempuan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan. Setiap caleg yang akan dipilih hendaknya dipelajari dan diketahui kecakapan dan kecerdasannya, sehingga nantinya mereka yang dipilih akan memperjuangkan aspirasi perempuan,” ujarnya.

Apabila semua perempuan menetapkan pilihannya kepada caleg berkualitas, termasuk caleg kaum hawa, apalagi dipilih berdasarkan hati nurani, diperkirakan hasil pesta demokrasi rakyat akan lebih berkualitas dan akuntabel, terutama suara perempuan yang signifikan tersebut.Kaum perempuan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu perlu mendapat perhatian serius dari semua elemen dan KPAB berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kaum hawa Aceh agar dapat mengembangkan potensi secara pribadi dan kelompok di masa mendatang.

Menurut dia, potensinya di Aceh cukup besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 51,26 persen dari sekitar 4,3 juta penduduk daerah ini adalah perempuan. Bila potensi perempuan Aceh ini diberdayakan, tentu partisipasi mereka akan lebih maksimal bagi pembangunan

sumber : http://www.waspada.co.id

—————————-

Suatu kebanggaan tersendiri bagi kota Subulussalam secara umumnya dan perempuan dari Kota Subulussalam secara khususnya setelah kota Subulussalam di dapuk menjadi pelaksana pagelaran “Pendidikan Politik” bagi kaum perempuan dalam menghadapi Pemilu (Pemilihan Umum) 2009 yang semakin dekat. Seperti kita ketahui perempuan di era sekarang ini terutama dalam bidang politik mengalami degradasi dimana keterwakilan perempuan pada anggota legislatif baik daerah maupun pusat belum memenuhi kuota yang diberikan pemerintah sebesar 30%.

Untuk itu, ekspektasi tingkat lanjut dari penyelenggaraan “pendidikan politik untuk perempuan” yang di taja KPAB Provinsi Aceh dan Dit Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri (Depdagri) adalah perempuan siap fisik dan mental dalam menghadapi Pemilu serta memaknai Politik itu sendiri.

Karl Marx dalam bukunya menuturkan Politik itu ibarat sebuah “permainan”. Namun, permainan politik lebih kejam dan dapat mengancam nyawa kita sendiri. “Konflik politik dapat membahayakan diri kita sendiri disebabkan politik itu adalah hasil pemikiran. Berbeda dengan konflik ekonomi yang walau bagaimanapun juga tetaplah bersifat nominal yang dapat diselesaikan dengan nominal pula. Politik tidak dapat diselesaikan dengan nominal (ekonomi) sehingga pemikiran-pemikiran itu harus teredam dengan pemikiran yang lain”.

Namun, dalam konteks demokrasi yang dijalankan Indonesia sekarang ini makna dari arti Politik itu sendiri telah menjadi bias dan jamak. Sehingga konstituen yang berjalan juga mengalami pergeseran kepercayaan. Mudah-mudahan, kedepannya perempuan mampu bersaing secara pemikiran dengan kaum Adam tidak hanya lewat ucapan tetapi juga lewat tindakan nyata pada spektrum politik.

Dan satu hal yang menjadi Credits Point bagi Kota Subulussalam adalah, penyelenggaraan “Pendidikan Politik pada Perempuan” yang diadakan di Kota Subulussalam ini, adalah yang pertama kali di provinsi Aceh dan kota Subulussalam.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: