Gubernur Didesak Cabut HGU Runding Nusantara

18 01 2009

demo-hgu

Puluhan mahasiswa asal Singkil dan Kota Subussalam yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) berunjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (15/1). Mereka mendesak Gubernur Irwandi Yusuf mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Runding Nusantara yang merampas tanah masyarakat.

Pengunjuk rasa juga meminta polisi segera membebaskan 23 warga Gampog Panji yang masih ditahan di Polres Singkil karena membakar gubuk milik perusahaan perkebunan tersebut. Pembakaran itu dipicu kekesalan warga karena PT Runding Nusantara merampas tanah milik masyarakat.

Menurut mereka, penangkapan tersebut dipimpin langsung Kapolres Aceh Singkil AKBP Arief Pujianto. “Mereka menangkap semua tokoh masyarakat Panji, termasuk khatib dan kepala dusun yang berjumlah 27 orang,” kata Zuliadi, seorang pengunjuk rasa.

Sementara Kepala Desa Panji Rusdi menyatakan dari 27 warganya yang ditangkap, empat orang di antaranya sudah dilepaskan dengan alasan usia lanjut. Selebihnya, yakni 23 warga lagi masih ditahan di Polres Aceh Singkil.

Puluhan mahasiswa mendatangi kantor gubernur sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka mengusung beberapa spanduk dan karton yang isinya menggugat PT Runding Nusantara. Beberapa di antara mereka juga mengecat wajahnya dan mengikat sabuk di kepala.

Ardianto, koordinator aksi dalam orasinya mengatakan izin lokasi dari Bupati Aceh Singkil Nomor 1/IL/BPN/AS/2005 dan surat kuputusannya Nomor Pem/07/SK-IUP/V/2005 tentang izin usaha perkebunan (IUP) serta izin HGU Nomor 03/HGU/BPN/2006 dianggap bermasalah dan perlu ditinjau ulang karena tanah itu milik warga.

Bahkan, menurut Ardi, PT Runding Nusantara sampai sekarang belum mengantongi izin land clearing. Namun mereka sudah menebang hutan dan membuka lahan, sehingga perusahaan itu dianggap sudah merampas tanah rakyat seluas 50 hektar.

“Kami datang kemari meminta janji gubernur sebulan lalu untuk mencabut izin perusahaan tersebut, namun sampai sekarang izinnya belum dicabut,” tutur Ardi dengan menggunakan pengeras suara.

Zulyadin, orator lainnya, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap tim yang dikirim gubernur beberapa hari lalu. Mereka menyinyalir tim sudah disuap, sehingga aspirasi masyarakat setempat tidak disampaikan ke gubernur.

Zul menambahkan, warga yang membakar gubuk milik PT Runding Nusantara adalah mereka yang kecewa terhadap pemerintah yang tidak bisa melindungi tanah warga. Warga kampung yang tidak berpendidikan itu membakar gubuk tersebut setelah beberapa kali diperingatkan.

“Wajar mereka bakar gubuk itu, karena mereka tidak punya uang untuk menyewa pengacara dan tidak mengerti cara menggugat ke pengadilan. Negeri ini sudah merdeka puluhan tahun, namun tanah rakyat masih dirampas,” tutur mantan aktivis mahasiswa hukum Unsyiah itu yang kemudian disambut teriakan demonstran lainnya.

Setelah beberapa saat mereka berorasi, pihak keamanan memberitahukan pengunjuk rasa bahwa Gubernur Irwandi tidak ada di tempat. Pihak keamanan menyarankan mereka menjumpai kepala Dinas Kehutanan yang saat itu sedang berada di kantor gubernur. Namun, mahasiswa menolaknya. “Kami akan tunggu sampai Irwandi tiba di sini, meskipun malam,” tutur Ardi.

Mereka terus berorasi secara bergantian, sehingga menarik perhatian pegawai kantor gubernur. Namun, orasi mereka dilarang kepala keamanan kantor gubernur, Syukrianto. “Aksi kalian dapat mengganggu ketenteraman para pekerja di sini, jadi silakan sampaikan aspirasi kalian pada saya,” tuturnya.

Teguran Syukrianto sempat membuat ketegangan antara mahasiswa dengan pihak keamanan, sehingga nyaris terjadi bentrokan fisik di antara mereka. Ketegangan memuncak saat mahasiswa meminta masuk ke ruangan namun dilarang oleh pihak keamanan. Sempat terjadi tolak-menolak antara mahasiswa dan pihak keamanan.

Akhirnya mahasiswa mengalah untuk tidak masuk ke ruangan. Mereka tetap bertahan di halaman kantor itu. Namun sekitar pukul 14.00 WIB Gubernur Irwandi Yusuf menjumpai para pengunjuk rasa di teras kantor gubernur. Dalam pertemuan tersebut, Irwandi menyatakan komitmennya untuk mencabut izin HGU jika terbukti PT Runding Nusantara merampas tanah rakyat. Namun, terkait penahanan 23 warga Panji, dia mengaku tidak punya wewenang terkait hal itu.

Irwandi juga mengharapkan masyarakat setempat untuk saling membantu Timnya dalam bekerja di lapangan dalam memperoleh informasi dan fakta terkait perampasan tanah masyarakat. “Saya akan tinjau ulang semua HGU yang sudah dikeluarkan. Jika merugikan rakyat, kami akan cabut semua HGU di daerah tersebut,” ungkap Irwandi.

Setelah mendengar janji gubernur tersebut, mahasiswa mengatakan tetap berkomitmen memperjuangkan nasib warga yang menjadi korban dalam kasus tersebut. “Kami akan kembali dalam dua minggu ke depan, jika gubernur tidak serius mencabut HGU tersebut,” ancam Ardi.

Sumber : http://www.harian-aceh.com

Foto : harian aceh| suparta


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: