MK : Sabit Pemenang Pilkada Subulussalam

21 01 2009

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam yang menetapkan pasangan Merah Sakti, SH – H. Affan Alfian, SE sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam periode 2008-2013, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) putaran kedua 15 Desember 2008 silam.

Putusan MK tentang sengketa Pilkada Subulussalam tersebut dibacakan secara bergantian oleh delapan hakim konstitusi yang diketuai Moh. Mahfud MD, Selasa (20/1) di Ruang Sidang Utama MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta

Sengketa Pilkada Subulussalam diajukan pasangan H. Asmauddin dan Salmaza (Assalam) ke MK yang keberatan atas Keputusan KIP Subulussalam yang menetapkan kemenangan pasangan Merah Sakti-Affan Alfian. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dikeluarkan KP Subulussalam menyatakan pasangan Merah Sakti-Affan Alfian meraih 14.922 suara, sementara pasangan Asmauddin-Salmaza meraih 14.729, terpaut tipis 193 suara atau 0,34%. Suara sah 293651 dan suara tidak sah 634 suara.

Assalam melayangkan gugatan karena merasa ada penyimpangan, meliputi; penggelembungan suara, penggandaan jumlah pemilih di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), pendistribusian surat undangan pemilihan oleh tim sukses, masuknya pemilih “siluman” yang tidak terdafatar dalam daftar pemilihan tetap, temuan beberapa kotak suara yang kosong dan lain-lain.

Tapi MK dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan sah Keputusan KIP Subulussalam No. 35 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih pada Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2008.

Menanggapi putusan MK, Kuasa Hukum KIP Kota Subulussalam Zaini Djalil SH menyatakan putusan MK jangan diartikan sebagai putusan kalah dan menang. “Ini merupakan proses hukm untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil Pilkada Subulussalam. Keptusan ini memberi legalitas lebih kuat kepada Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah. Semua pihak harus menerima keputusan ini dengan lapang dada, “ ujar Zaini Djalil kepada Serambi seusai persidangan.

Sumber : serambinews.com

————————–

PELANGGARAN PEMILUKADA KOTA SUBULUSSALAM TAK BERSIFAT TERSTRUKTUR DAN MASIF

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, meskipun terjadi pelanggaran-pelanggaran administratif dan yang bersifat pidana dalam Pemilukada Kota Subulussalam, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak terbukti bersifat terstruktur dan masif. Hal tersebut dinyatakan dalam sidang pengucapan putusan perkara 65/PHPU.D-VI/2008, Selasa, (18/1) di Ruang Sidang MK.

Lebih lanjut menurut MK pula, pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara akan tetapi tidak cukup untuk mengubah peringkat perolehan suara. Dengan demikian, MK menolak permohonan Asmauddin dan Salmaza (Pasangan Calon Nomor Urut 5) untuk seluruhnya.

Asmauddin dan Salmaza (Pemohon) mengajukan keberatan kepada MK atas Keputusan Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tanggal 18 Desember 2008, yang menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 14.922 suara sedang Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) hanya memperoleh 14.729 suara. Hasil tersebut ditolak oleh Pemohon karena ada dugaan penggelembungan 873 suara pemilih.

Terkait dengan permohonan tersebut, KIP Kota Subulussalam (Termohon) berpendapat, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai lex specialis masih berlaku, sehingga sengketa  menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) dan bukan kewenangan MK. Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berbunyi, ”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon Kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.”

Menurut MK, pendapat Termohon yang menyatakan bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebut sebagai lex specialis tidaklah tepat, karena meskipun Pemerintahan Aceh mengenal dan memuat hal-hal khusus yang bersifat istimewa, tetapi ketentuan tersebut bukan merupakan salah satu sifat keistimewaan. “Substansi pasal tersebut tidak berbeda dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebelum diubah,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Lebih lanjut, jelas Akil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengalihkan kewenangan untuk menangani sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh MA ke MK.

Mengenai subtansi perkara, MK menilai, dari keseluruhan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang relevan, memang terdapat pelanggaran-pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat pidana. “Akan tetapi jumlah suara yang didapat dari hasil pelanggaran tersebut yang dipandang sebagai perolehan yang tidak sah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, oleh Mahkamah, dipandang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas keseluruhan jumlah penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Adapun terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana, menurut MK, hal tersebut merupakan ranah Panwaslu untuk menindaklanjutinya. “Meskipun terjadi pelanggaran-pelanggaran administratif dan yang bersifat pidana dalam Pemilukada, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak terbukti bersifat terstruktur dan masif. Pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara, akan tetapi tidak cukup untuk mengubah peringkat perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh KIP Kota Subulussalam,” tegas Ketua MK, Moh. Mahfud MD, membacakan Konklusi Putusan.

Sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id


Actions

Information

One response

25 01 2009
TOTO

SELAMAT AMBING, DU KANDA

SEMOGA MENJADI PEMIMPIN YANG BIJAK DAN PERHATIAN TERHADAP RAKYAT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: