Keterlambatan APBK Hambat Program APBA

8 02 2009

Kabupaten/kota di seluruh Aceh yang sampai akhir minggu pertama Februari ini belum juga menyelesaikan pembahasan dan pengesahan APBK-nya untuk tahun 2009, diminta segera menyelesaikan pembahasan supaya tidak menjadi penghambat bagi pelaksanaan berbagai program Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009.

Imbauan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Muhammad Nazar melalui Serambi, Kamis (5/2) malam di Jakarta.
Lebih lanjut Wagub menerangkan hambatan penggunaan anggaran yang dia maksud. Bahwa apabila ada kegiatan pembangunan di kabupaten/kota yang sumber dananya kombinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi, apakah itu terkait dengan dana reguler, migas, maupun dana otsus, maka kegiatan lapangannya bisa tertunda, hanya gara-gara kabupaten/kota bersangkutan belum mengesahkan APBK-nya untuk tahun ini.

Wagub Nazar menyebut proyek pelebaran badan jalan atau perluasan sungai sebagai contoh. Katakanlah proyek tersebut biaya pembebasan tanahnya menjadi tanggungan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan fisik proyeknya tanggungan provinsi, bisa menggunakan sumber dana reguler, dana tambahan bagi hasil migas, maupun dana otsus.

“Tapi kalau sampai akhir bulan ini kabupaten/kota bersangkutan belum juga mengesahkan APBK-nya, lalu kapan lagi harus dilaksanakan pembebasan tanahnya? Sedangkan tender proyek fisiknya akan dilakukan pleh dinas dan badan di provinsi pada pertengahan bulan ini,” ujar Wagub.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, T M Lizam melalui Kabid Pembinaan dan Evaluasi Anggaran, M Nasir Abdullah SE, sampai Jumat (5/2) kemarin masih sebelas dari 23 kabupaten/kota di Aceh yang belum menuntaskan atau mengesahkan APBK 2009.

Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Subulussalam, Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, dan Aceh Jaya.

Jika hingga kini masih setengah lagi kabupaten/kota di Aceh yang belum mengesahkan APBK, maka menurut Wagub, pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat, mulai dari desa, sampai kecamatan dan kabupaten, bisa terlambat lagi tahun ini.

Untuk itu, ia mengimbau DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota (TAPK) meningkatkan kinerja dalam pembahasan APBK supaya pengesahannya bisa dilakukan dalam bulan ini.

Wagub Nazar mengatakan, sanksi yang diberikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang terlambat mengesahkan APBK tetap sama. Yakni, Depkeu melalui Depdagri menunda sebagian penyaluran dana alokasi (DAU)-nya atau menjatuhkan sanksi lainnya. “Untuk itu, sebelum sanksi tersebut dijatuhkan Depkeu kepada sebelas kabupaten/kota di Aceh yang belum mengesahkan APBK-nya, kita imbau mereka segera membahas dan mengesahkannya,” ujar Nazar. Kabid Pembinaan Evaluasi Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (PKKA), M Nasir Abdullah mengatakan, dari 12 kabupaten yang telah menyampaikan dokumen APBK-nya ke Dinas PKKA paling cepat dan pertama adalah Aceh Tengah. Kabupaten itu menyerahkan dokumen APBK-nya untuk tahun 2009 pada 23 Desember 2008.

Ini artinya, ulas M Nasir, bupati bersama DPRK setempat sangat komit dan disiplin menjaga jadwal pembahasan APBK yang telah diatur secara nasional.

Selain itu, kata M Nasir, prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemkab Aceh Tengah tahun lalu ––berdasarkan hasil pemeriksaan APBK 2007–– sangat pantas mereka terima, karena pemerintahnya selalu tertib dan berdisiplin, baik dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran. Hasil evaluasi 12 APBK yang telah diserahkan 12 kabupaten/kota kepada provinsi, ungkap Nasir, ada yang perlu dikoreksi sedikit, di samping ada juga yang perlu perombakan besar, karena salah penempatan anggaran atau usulan anggarannya terlalu besar, maka harus dirasionalkan.

Ia sebutkan contoh tentang apa yang ditemukan dalam dokumen penjabaran APBK 2009 Aceh Barat Daya (abdya). TAPK Abdya setelah menerima surat evaluasi terhadap APBK-nya dari Gubernur atau Wagub Aceh nanti, maka perlu segera memperbaiki penempatan anggaran yang salah, sedangkan usulan penggunaan anggaran yang terlalu besar perlu dirasionalkan.

“Saran itu perlu diikuti, agar tidak menjadi temuan atau kasus dugaan korupsi, jika pada akhir tahun nanti BPK memeriksa dana alokasi umum (DAU) yang digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan dana alokasi khusus (DAK) untuk belanja modal,” ujar Nasir.

Sumber : http://www.serambinews.com


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: