Pemko Subulussalam Didesak Tuntaskan Sengketa Lahan

20 02 2009

Pemerintah Kota Subulussalam didesak segera menuntaskan berbagai persoalan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sana. Pasalnya masalah sengketa lahan merupakan hal sensitif yang harus diselesaikan segera karena jika dibiarkan berlarut-larut akan merugikan masyarakat terkait.

Desakan tersebut diutarakan Ketua LSM Front Pembela Masyarakat (F-PEMA) Zulyadin dan anggota Komisi A, DPRA, Syamsul Bahri, kepada Serambi Rabu (18/2).

Zulyadin menyatakan, berbagai pelanggaran hak petani di Kota Subulussalam oleh pengusaha perkebunan, seperti penyerobotan lahan terabaikan. Padahal, lahan itu merupakan sumber nafkah bagi penduduk. Diungkapkan, tidak sedikit warga yang dihukum karena berjuang mendapatkan haknya kembali. Misalnya, 23 warga asal Desa Panji, Kecamatan Longkib yang bersengketa dengan PT Runding Nusantara dan berakhir dibalik jeruji besi. “Mestinya ini tidak harus terjadi, kasihan warga yang karena kemiskinannya diperlakukan sewenang-wenang,” ujar Zulyadin.

Terkait masalah ini, Zulyadin mengungkapkan persoalan izin Land Claring PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB) yang menurutnya belum ada namun perusahan itu telah beroperasi. Karenanya, pemerintah baik provinsi maupun pemko dituntut menuntaskan persengketaan tanah antara rakyat dan perkebunan besar di Kota Subulussalam. “Janganlah masyarakat kita tersingkir dengan alasan sebuah investasi atau izin yang diberikan negara terhadap tanah-tanah sendirim,” katanya.

Pernyataan senada diutarakan oleh Syamsul Bahri. Politisi dari PBR ini mengakui terhadap persoalan tanah, jauh-jauh hari pihaknya telah pernah meminta pada gubernur untuk menyelesaikan hal ini. Dan, beberapa waktu lalu gubernur telah menyatakan bersedia untuk menyelesaikan hal tersebut. “Kita minta kembali agar semua persoalan tanah diselesaikan. Tentu bukan hanya di Subulussalam, tetapi di daerah lain harus diselesaikan dan harus menguntungkan masyarakat,” ujar anggota DPRA hasil pemilihan Sublussalam, Singkil dan Aceh Tenggara ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah masyarakat yang lahannya masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU perkebunan kelapa sawit PT MSSB menuntut pencairan ganti rugi kepada perusahaan tersebut. Warga juga mengeluhkan proses ganti rugi yang dinilai berbelit-belit. Seperti yang disampaikan Asep, ketua Kelompok Tani Karang Taruna.

Menurut Asep mereka berulangkali menyampaikan tuntutan ganti rugi sebahagian lahan kelompok mereka yang tergarap perusahaan dengan menyerahkan segala persyaratan yang diminta. Keluhan yang sama juga disampaikan warga lainnya, Rahmadin dan Amansyah Payung. “Sangat berbelit, padahal apa yang diminta sudah kami penuhi hingga surat pernyataan dari muspika tentang keabsahan tanah kebun kami,” keluh Asep.

Sumber : http://www.serambinews.com


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: