Pemilu, Keamanan Manusia Dan Daur Ulang Konflik

21 02 2009

OPINI

TIDAK ada isu sentral paling layak didiskusikan, diangkat, bahkan dijadikan platform partai politik di Aceh menjelang pemilu 2009, selain dari topik keamanan manusia. Dimaksudkan di sini bukan saja keamanan dalam arti tradisional seperti perang dan berbagai kekacauan dan kriminalitas, tetapi keamanan manusia dalam arti luas–– yang sering diasosiasikan dengan kemerdekaan dari rasa takut, dan kemerdekaan dari kelangkaan kebutuhan.

Kemerdekaan pertama lebih bermakna sebagai kemerdekaan dari kekerasan, dan yang kedua lebih tertuju kepada kemerdekaan dari kemiskinan. Keamanan manusia dalam pengertian tersebut menjadi lebih tertuju kepada angka kriminal yang rendah, konflik yang tertangani dengan hukum dan cara non kekerasan, individu atau kelompok kritis yang terlindungi, bayi yang sehat dan cukup gizi, penyakit menular yang tidak merebak, bencana alam yang rendah dan tertangani, angka kelaparan nol, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan hadirnya pemerintahan yang kuat, bersih, dan terbuka. Keamanan manusia dalam konteks ini tidak lagi semata hanya terkait dengan kekerasan saja, tetapi menjadi lebih luas, kehidupan dan martabat manusia.

Tanpa terasa, semenjak pertengahan Agustus 2005, perdamaian Aceh telah memasuki usia tahun keempat, namun pola pikir yang berkembang dalam berbagai strata masyarakat, tetap saja melihat keamanan dalam bentuk yang biasa. Memang benar, situasi kekerasan yang berkembang di Aceh belumlah menunjukkan kecendrungan menggembirakan. Kriminalitas yang menggunakan senjata masih saja terjadi, sementara itu dalam bulan-bulan terakhir kekerasan bersenjata dan pembunuhan mulai berasosiasi dengan individu-individu yang terkait dengan ranah politik. Tetapi kejadian-kejadian itu tidak boleh sedikitpun menghalangi kita untuk berani melihat episode perdamaian Aceh secara lebih terbuka, cerdas, dan jujur sebagai salah cara untuk memastikan bahwa pada akhirnya kehendak kita untuk hidup dalam suasana persaudaraan, persatuan, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan akan tercapai.

Berkait Pemilihan Umum 2009, kita perlu mengingatkan partai politik, bahwa menang Pemilu saja tidaklah cukup untuk mengurus perdamaian dan pembangunan di Aceh. Tugas besar para wakil rakyat hasil Pemilu 2009 adalah memastikan bahwa perdamaian akan berlanjut dengan dua prinsip besar seperti yang termaktub dalam MoU Helsinki; bahwa Aceh merupakan bagian dari satu negara kesatuan kebangsaan, Republik Indonesia. Dan, bahwa Aceh memperoleh sejumlah kekhususan dan konsesi yang dituangkan dalam Undang-undang, menjadi sangat penting mengingat Aceh sedang dan akan memasuki udara buruk- menjelajahi kawasan turbulensi politik dalam minggu-minggu kedepan-Pemilihan DPR Kabupaten/Kota, DPRA,DPR-RI, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Pemilu yang segera akan tiba, rakyat Aceh harus kembali membuktikan bahwa kecemasan-kecemasan yang berlebihan pada akhirnya tidak hanya akan salah, tetapi juga dapat berpotensi merusak perdamaian yang telah kita peroleh. Selanjutnya, optimisme yang tak terbatas juga akan membuat kita lalai, dan memberi peluang kepada berbagai elemen anti damai yang kemunculannya tidak dapat diantasipasi secara pasti. Kita juga harus sangat sadar, bahwa upaya menunggalkan kehendak, apalagi menihilkan keniscayaan keberagaman adalah upaya yang sia-sia, karena hal itu sangat berlawanan dengan kodrat kemanusian, seperti petunjuk agama dan berbagai peradaban besar lainnya. Terlalu banyak pelajaran sejarah telah memberi bukti, betapa berbagai kaum,penguasa, bahkan negara dapat hancur berkeping-keping ketika kemerdekaan individu, komunitas, dan masyarakat dijadikan barang tawanan atas ambisi kekuasaan dan politik tertentu.

Urgen

Dalam perspektif masyarakat pasca konflik, tantangan terbesar Aceh hari ini adalah bagaimana mengembalikan rasa aman dan damai dalam kehidupan keseharian masyarakat, hidup dalam suasana normal. Sekian lama kita terimbas dan terkurung dalam suasana konflik dan kekerasan. Sebenarnya, tantangan itu tidak hanya milik masyarakat semata dan para pihak , tetapi juga rezim atau pemerintah yang berkuasa. Dengan demikian, tanggung jawab keberlanjutan perdamaian menjadi tidak adil kalau hanya tertumpu kepada pemerintah semata, akan tetapi juga sangat tergantung kepada komponen masyarakat sipil lainnya, utamanya para pihak. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, sangat sering keberlanjutan perdamaian juga mendapat perhatian dan bantuan masyarakat internasional. Hal ini sangat penting digaris-bawahi, mengingat pengalaman dari berbagai kasus perdamaian di berbagai belahan dunia dalam 20 tahun terakhir, 50 persen kasus kembali ke siklus konflik hanya dalam tempo lima tahun setelah perjanjian disepakati.

Berbagai pemikiran, inovasi, dan kreativitas terus menerus dimunculkan untuk merespons terhadap tantangan kegagalan perdamaian untuk diterapkan pada berbagai kawasan konflik. Cukup banyak pusat perdamaian internasional dan para ahli tampil dengan ide-ide cermerlang yang cukup mujarab pada tempat tempat tertentu, namun tidak terlalu cocok, bahkan bertentangan di tempat-tempat yang lain. Perserikatan Bangsa Bangsa misalnya, melalui UNDP mengemukan pendekatan pembangunan yang difokuskan pada keamanan manusia dikawasan-kawasan pasca konflik maupun kawasan rawan konflik lainnya. Inti dari pendekatan keamanan manusia ini adalah bahwa manusia, baik komunitas, utamanya individu, haruslah menjadi pusat perhatian pembangunan. Keberadaan individu kemudian haruslah dilihat dalam perspektif resiko ancaman kehidupan dalam berbagai bentuk yang dapat terjadi setiap saat, di semua tempat, dan di berbagai sektor.Ancaman menjadi lebih serius di kawasan-kawasan yang mempunyai masyarakat marginal, rentan dan, lemah.

Pembangunan Aceh ke depan seharusnya dirancang sebagai antisipasi ancaman dan resiko terhadap keamanan manusia. Ini artinya, suatu keserasian semestinya dicari dan diciptakan antara pembangunan, keamanan, dan hak-hak asasi manusia, dengan menempatkan individu dan masyarakat pada prioritas yang paling tinggi. Perspektif keamanan manusia juga sangat menekankan rancang bangunantisipatif terhadap sejumlah komponen penting yang mengancam kematian manusia secara langung, mengancam kehidupan keseharian, maupun mengancam harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini hanya mungkin terjadi bila individu dan komunitas terlindungi dari ancaman ketakutan dan ancaman tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

Rancang bangun pembangunan Aceh dalam konteks keamanan manusia mensyaratkan pemilahan yang cermat, tepat, terhadap dua kategori utama, namun memiliki pola perlakuan yang berbeda. Pertama, pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kehati-hatian dan perhitungan yang sangat tinggi. Pola penanganan seperti ini mengesankan kelambanan, padahal dalam kenyataannya jenis pekerjaan ini membutuhkan proses yang berjalan perlahan. Pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut dengan proses pencarian dan pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan implementasi berbagai kesepakatan,termasuk dalam kategori pertama ini.

Kedua, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan secara cepat dan tepat, karena memang menyangkut kebutuhan yang sangat mendesak dari korban konflik, para pihak, masyarakat rentan dan marginal, dan seluruh warga dalam arti luas. Penanganan hal ini secara baik dan benar akan memberikan “insentif perdamaian” yang secara simultan akan kembali memberikan energi untuk keberlanjutan perdamaian oleh semua komponen masyarakat.

Daur-ulang konflik?

Pengalaman pasca konflik Aceh telah memberikan pelajaran awal kepada kita bahwa situasi relatif aman pada masa-masa awal kemarin janganlah dengan sangat segera dimaknai bahwa proses perdamaian telah selesai. Kita semua harus sangat sadar bahwa pekerjaan perdamaian yang sebenarnya justru baru saja dimulai. Kondisi damai yang sering terlihat di permukaan tidak selamanya harus dipandang sebagai pertanda bahwa semuanya telah selesai dan keamanan sudah tercapai dengan baik. Kekerasan dan kriminalitas yang terjadi selama ini harus dilihat dari dua kacamata kemungkinan. Pertama, kekerasan yang terjadi itu tidak lebih sebagai penyakit sosial masyarakat yang ditemui secara universal di manapun di dunia. Kedua, sebagai tanda-tanda awal perdamaian yang telah dicapai sudah kembali mulai memasuki proses awal “daur ulang” siklus baru konflik yang akan berkelanjutan.

Penanganan dari kedua kategori diatas memerlukan pendekatan yag sangat berbeda. Konsekwensi dari realitas penyakit sosial memerlukan penanganan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum secara lebih intensif oleh institusi negara, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, konsekwensi dari ciri awal “daur ulang” konflik memerlukan ketaatan para pihak terhadap persetujuan yang telah disepakati, dan peningkatan intensitas komunikasi yang terus menerus untuk menyelesaikan segala perbedaan, kecurigaan, dan ketidaknyamanan. Ketika kedua kategori fenomena sosial ini ditempatkan dalam keamanan manusia, maka proses pembangunan Aceh haruslah ditujukan untuk memperkecil resiko dan ancaman, membangun dan memperkuat rasa aman publik, dan mencegah kerentanan, utamanya pada kelompok-kelompok yang berpotensi untuk dimangsa oleh berbagai ketidakamanan.

Ongkos apapun yang mesti kita bayar, Pemilu 2009 tidak boleh dibiarkan untuk menjerumuskan masyarakat Aceh kembali kepada konflik dan kekerasan. Berbagai perbedaan yang ada, dan bahkan telah disepakati dalam kontrak sosial antara negara dan masyarakat haruslah dihormati. Memaksakan kehendak tunggal, ataupun menajamkan perbedaan identitas dapat menggiring publik kembali ke lautan konflik tak bertepi. Adalah seorang filosof dan sosiolog terkenal Perancis,Piere Bourdou (1991) yang memperingatkan bahwa sebuah aksi sosial dapat saja menghasilkan sebuah racun perbedaan,padahal sesungguhnya perbedaan yang seperti itu tidak ada, dan tidak perlu ada. Pemilu 2009 adalah pengakuan perbedaan yang sehat, dan bagi masyarakat Aceh- betapapun keragaman orientasi politik yang dimiliki- seyogianya belajar dari pengalaman. Bahwa pada akhirnya, pendekatan “kami” dan “mereka” secara tajam dapat mengancam keberlangsungan keamanan manusia Aceh.

Kita semua harus sangat sadar bahwa kesepakatan Helsinkidan berbagai Undang-undang dan peraturan di negeri ini telah memberi pagar perbedaan. Adalah sangat berbahaya kalau kemudian pagar perbedaan itu dibesarkan atau dikecilkan secara sengaja dan sistematis.Persaingan dan kompetisi adalah gizi demokrasi, tapi satu yang harus diingat, kita semua telah bersepakat untuk menjadi “kita”, dalam kontrak sosial yang menjunjung tinggi keragaman.

[Penulis: Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, MA]

*) Penulis adalah Sosilog, dan Dosen pada Fakultas Pertanian Unsyiah

Sumber : (Serambi Online)


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: