Harga Tanah Dipertanyakan Di Kota Subulussalam

28 02 2009

Pembebasan lahan untuk pembangunan kantor walikota dan DPRK Subulussalam seluas 18 hektare di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, yang dibeli seharga Rp 73,5 juta perhektare dinilai terlalu melambung. Harga yang ditetapkan diduga melebihi nilai jual obyek pajak (NJOP). Indikasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRK Subulussalam, Jamasa Cibro kepada Serambi, Rabu.

Menurut Jamasa, jika dilihat harga pasaran tanah setempat pada saat itu serta harga yang dibayar selisihnya sangat jauh. Namun saat pengadaan tanah, komisi A tidak terlibat karena saat itu lembaga dewan belum terbentuk. Ia menambahkan, beberapa bulan setelah dikukuhkan, pihak pemerintah menggelar rapat bersama kalangan dewan dari komisi A. Dalam rapat itu, dia bersama anggota lain menolak pembangunan kantor walikota dan DPRK di Desa Lae Oram. Alasan yang diutarakan waktu itu lokasi tidak strategis dan jauh dari jalan propinsi.

Pertimbangan lain menurut Jamasa, apabila pemerintah membangun kantor walikota dan DPRK di lokasi ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Pasalnya, selain membangun jalan dua jalur pemerintah harus membebaskan kembali tanah warga yang terkena pelebaran jalan. Padahal, untuk membangun jalan dua jalur menuju kantor walikota saja dananya diperkirakan mencapai enam miliar. “Tapi nyatanya sekdakot tak mengabaikan dengan tetap membangun di daerah tersebut,” cetus Jamasa

Masalah lain, sebut Jamasa, lokasi lahan yang dibeli kondisinya tidak rata alias berbukit-bukit bahkan berjurang. Anehnya, nilai tanah sama antara yang rata dengan berbukit atau berjurang. “Masa tanah rata dengan yang berjurang dan gunduk-gunduk sama,” ujar Jamasa.

Penelusuran Serambi di lapangan, diperoleh informasi dari masyarakat termasuk pemilik tanah, bahwa pada tahun 2007 dan 2008 harga tanah di lokasi tersebut hanya sekitar Rp 20-25 juta per hektarnya. Seperti yang disampaikan Bundo Saraan salah seorang penjual tanah. Ia mengaku pada masa itu harga tanah masih relatif murah. Senada dengan itu juga disampaikan M Saidin. Ia mengatakan mereka sangat senang atas kebijakan pemko yang membeli tanah warga dengan harga tingga. “Bayangkan pada masa itu harga tanah hanya dua puluh jutaan tapi dibeli oleh pemko dengan begitu mahal, jadi jujur saja kami sangat terbantu,” ungkap M Saidin

Diterima Rp 60 Juta

Meskipun harga kesepakatan bersama Pemko Subulussalam sebesar Rp 73 juta lebih, namun uang yang diterima pemilik tanah hanya Rp 60 juta. Menurut M Saidin mereka telah sepakat untuk menyisihkan sebesar Rp 10 juta per hektare untuk pihak Pemko yang terlibat dalam pengadaan tanah. “Kami semua setuju kok, lagian harga juga sudah mahal, kan wajar kalau mereka (pemko-red) juga dapat bagian,” katanya.

Menanggapi masalah ini, Kabag Tata Praja, Sekdakot Subulussalam, Lidin Padang yang dikonfirmasi secara terpisah membenarkan adanya pengadaan tanah seluas 18 hektare di Lae Oram. Menurutnya proses pengadaan sudah melibatkan tim yang terdiri dari Sekdakot Subulussalam, Asisten II, Kadis PPKAD, Kabag Tata Praja dan Kabag Umum. Ia mengatakan, harga tersebut telah sesuai dengan hasil kesepakatan pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah yaitu Rp 7.350 per meter per segi.

Terkait kondisi tanah yang kebanyakan bergunduk-gunduk dan jurang menurut Lidin mengaku kalau hal ini sudah pernah disampaikan kepada walikota untuk ditelaah kembali dan keputusannya tetap dibeli dengan harga sama. Ketika ditanyakan pengakuan harga terkait uang senilai Rp 10 juta per hektar untuk pihak pemko, Lidin membantah. “Uang kita kirim melalui rekening, jadi itu tak benar,” tandas Lidin

Sementara Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdakot, Damhuri, Kamis (26/2) mengatakan, tanah tersebut dibeli dengan harga sama karena prosesnya secara kolektif. Ia sempat meminta Serambi agar tidak mengekpose masalah pengadaan tanah kantor Walikota dan DPRK tersebut dengan dalih akan merusak citra daerah. “Saya bukan mengintervensi tapi masalah ini tidak usah dimuatlah, karena yang buruk nanti daerah,” ujar Damhuri

Di sisi lain, sejumlah kalangan mempertanyakan langkah Pemko Subulussalam yang terus gencar melakukan pengadaan tanah dengan harga di atas kepantasan. Sementara tanah milik pemerintah di sana dilaporkan cukup banyak seperti di Buluh Dori, Cepu Indah, Namo Buaya, Pegayo (Mekem) dan Suka Makmur. Malah saat ini dikabarkan, Pemko kembali melirik tanah salah seorang warga di Subulussalam Barat seluas tujuh hektar yang dihargai sebesar Rp 750 juta per hektar atau (Rp 75.000 /m2).

Sumber : (Serambi Online)


Actions

Information

2 responses

18 10 2009
andongmaha SP

assalamualaikum…wr.wb.
Gawat juga nih ya……. masalah tanah tuk pembangunan kantor pun terjadi hambatan….. ya kalau memang terlalu mahal kenapa dibeli ya…. kan masih banyak tanah yang bisa dicari dan mungkin lebih baik. kalau lah jadi di lae oram, betul juga apa yang dikatakan pak dewan itu Jamasa Cibro……
mending jalin lagi koordiasi yang baik antar semua yang terkait masalah tanah ini dari pada tarik menarik…..
terima kasih ya serambi…kamu emang jentelmen dalam memuat berita……

30 10 2009
yasir

yah sekali-kali rakyat yang untung kan ga apa2…
toh duit pemerintah kan duit rakyat juga….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: