Perjuangan Kab/kota Kelola Dana Otsus “gol”

28 02 2009

BANDA ACEH – Perjuangan Kab/Kota se-Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) akhirnya ‘gol’. Pemerintah Provinsi yang sebelumnya ‘kedodoran’ melaksanakan proyek Otsus hingga serapan anggarannya minim, mulai tahun 2009 ini menyerahkan kewenangan kepada Dati II se-(NAD).

Namun, kewenangan pengelolaan anggaran dana Otsus itu belum 100% diberikan kepada 23 Kab/kota, baru 60%, sisanya 40% masih dikelola Pemerintah Provinsi NAD.

Dalam satu rapat Otsus di kantor Gubernur, para Bupati/Walikota se NAD mendesak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengevaluasi kembali mekanisme pengelolaan dana Otsus dan dana Migas 2009. Hingga dapat digunakan dengan efisien di masing-masing kab/kota.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi ‘ngotot’ berpegang pada UUPA No.11/2006, tentang pengelolaan dana Otsus dan Migas, sepenuhnya dikelola pemerintah provinsi. Selain alasan masa transisi, dalam mengelola dana Otsus dan Migas mengaku sedang mencari format baru yang lebih pas.

Di sisi lain, pemerintah kab/kota hanya diminta merencanakan proyek. Sedangkan kuasa pengguna anggaran dan satuan kerja perangkat daerah, sepenuhnya ditunjuk provinsi, termasuk pelelangan proyek.

Yang terjadi di lapangan, sebagian besar proyek Otsus tahun 2008 senilai Rp3,5 triliun amburadul. Penyebabnya antara lain, segi pengawasan lemah. Kab/Kota yang diminta mengawasi proyek juga tidak efektif, sebab tidak dilibatkan sepenuhnya.

Begitu juga pengawasan dari DPR Aceh, seperti diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Aceh, Drs Sulaiman Abda, banyak sekali lokasi proyek Otsus yang tidak jelas, hingga menyulitkan segi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang bernilai miliaran rupiah berpaket.

Dengan diberi kepercayaan Kab/kota mengelola dana Otsus dan Migas, menurut Bupati Bener Meriah, Drs. H. Ibnu Hasyim yang dihubungi wartawan usai rapat Otsus bersama Gubernur Aceh, segi pengawasan lebih akurat, perencanaan lebih matang dan bila terjadi perubahan bisa langsung dilakukan revisi di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Misalnya, terjadi bencana alam dan proyek yang bersifat force mayor dan emergency lainnya. “Kalau kebijakan di tingkat Provinsi seperti yang terjadi selama ini, tidak akan efektif dan efisien, karena rentang kendalinya sangat jauh,” kata Ibnu Hasyim menjelaskan kembali tadi pagi.

Tidak hanya itu, lanjut Ibnu, bila ada ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek, kita melakukan teguran, namun karena proyek Otsus itu wewenang Provinsi, kontraktornya kurang merespons. “Padahal yang mengetahui persis kualitas proyek justru pengangkat di daerah, bukan provinsi,” jelas Ibnu Hasyim.

Terkait itu, Gubernur Irwandi Yusuf, ungkap Bupati Gayo Lues ini, bisa menerima saran dan masukan dari pimpinan kab/kota dan Irwandi Yusuf akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) pengganti Pergub lama No. 50 tahun 2008.

Hal itu dibenarkan Sekda Provinsi NAD, Husni Bahri TOB. “Dalam sepekan ini Pergub yang baru terkait pengelolaan Otsus dan Migas yang diberikan kepada Kab/kota sebesar 60 % akan diteken gubernur,” katanya kepada pers, kemarin.

Pergub pengganti itu, menurut Ibnu Hasyim, amat krusial. Antara lain, memberikan kuasa pengguna anggaran satuan kerja perangkat daerah bersangkutan yang mempunyai alokasi dana. Sehingga kuasa pengguna anggaran membuat kebijakan meliputi, PPTK, PPK, Panitia Pelelangan, Bendaharawan dan menyiapkan petugas administrasi lainnya.

Sumber : (Waspada Online)


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: