Pemko Subulussalam Belum Bersikap Soal HGU PT RN

4 03 2009

Pemko Subulussalam mengaku belum mengambil sikap terkait keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) PT Runding Nusantara (RN) di Desa Panji, Kecamatan Longkib. Demikian Sekdakot Subulussalam, Anharuddin kepada Serambi Senin (2/3) terkait seputar surat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bernomor 337/3676 perihal pencabutan HGU PT RN. Namun, Anharuddin mengaku hingga kini dia belum mengetahui isi surat tersebut sehingga pihaknya belum mengambil suatu tindakan.

Kendati demikian, Anharuddin mendukung langkah pencabutan apabila ternyata HGU melanggar aturan perkebunan yang berlaku. Diakui, daerah memang membutuhkan investaor selama dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat bukan justru menyengsarakan rakyat. Lagi pula, kata Anhar, berkaca dari Kabupaten Aceh Singkil, keberadaan sejumlah investor perkebunan di sana nyaris tak memberikan konstribusi yang signifikan bagi daerah.
“Karena yang diharapkan dari perkebunan itu hanyalah sumbangan pihak ketiga (SP3) tetapi ini juga tak begitu kuat,” ujar Anhar

Oleh sebab itu, ke depan, Pemko Subulussalam mesti hati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi izin HGU kepada para investor. Selain itu, jangan pula memberikan lahan seluas-luasnya kepada perkebunan mengingat tanah di daerah ini sudah sangat terbatas dan masyarakat setempat juga masih membutuhkan. Menyangkut PT RN, Anhar mengatakan perlu peninjauan kembali sejauhmana pelanggaran yang dilakukan. Pasalnya, belum dapat dikatakan melanggar apabila land clearing yang dilakukan sebatas untuk pembibitan dan pembangunan tempat pekerja atau Base Camp.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Subulussalam, Faisal, mengatakan tidak dapat merealisasikan surat Gubernur Aceh itu dengan alasan meskipun secara teknis pihaknya memang yang membidangi namun menyangkut pencabutan izin merupakan wewenang pemerintah daerah. Alasan lain, menurut Faisal, pembukaan lahan atau land clearing yang dilakukan PT RN tidak lebih dari lima persen dan hal ini dibolehkan sesuai dengan Keputusan Gubernur NAD No. 06 Tahun 2005 tentng pedoman perizinan usaha perkebunan.

Faisal menjelaskan, dalam peraturan tersebut sebagaimana yang tertera pada pasal 22 ayat 1 tertulis pelaksanaan fisik di lapangan seperti pembukaan lahan, pelaksanaan pembibitan, pembangunan jalan dibolehkan apabila perusahaan terkait telah memiliki sekurang-kurangnya pengukur kadestral. Keputusan yang dikeluarkan pada 31 Mei 2004 itu ditandatangani oleh Geburnur Abdullah Puteh.

“Jadi kalau mengacu pada keputusan tersebut belum dapat dikatakan melanggar, lagi pula, yang mencabut bukan dinas tapi pengadilan,” papar Faisal.

Sumber : (Serambi Online)


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: