Tokoh Masyarakat Subulussalam Mendukung Keputusan Gubernur

15 03 2009

Sejumlah tokoh masyarakat Kota Subulussalam mendukung Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk meninjau kembali izin PT Runding Nusantara (RN), pasalnya keberadaan perusahaan itu membuat preseden buruk kepada rakyat sekitar.

Demikian disebutkan H. Gondo Pinem, Ketua DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Subulussalam kepada Waspada, kemarin di kediamannya, terkait proses hukum terhadap 23 warga Panji, Kec. Longkip yang terlibat kasus pembakaran Base Camp PT RN tahun 2008 lalu.

“Kami mendukung keputusan Gubernur meninjau kembali keberadaan PT RN, bahkan kalau tahapan izin yang diajukan perusahaan sarat penyimpangan, Gubernur jangan ragu mengambil tindakan tegas,” pinta Gondo.

Gondo menuturkan, dampak sengketa lahan antara warga dan perusahaan menyebabkan 23 warga diproses hukum. “Kita tidak mendukung tindakan anarkisme, tetapi keberadaan perusahaan sebaiknya bermanfaat bagi warga sekitar,” tambah Gondo yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat.

Anggota Komisi D DPRK Subulussalam Lau Erguna Purba sebelumnya juga mendukung langkah Pj. Walikota Subulussalam melalui surat no. 337/109/2009, tanggal 12 Februari 2009, untuk menghentikan sementara kegiatan operasional PT RN.

Keputusan itu merujuk Surat Gubernur NAD no. 337/3676, tanggal 20 Januari 2009, tentang peninjauan kembali calon HGU PT RN.

Menurut Gondo, investasi untuk kemajuan suatu daerah perlu, namun di sisi lain, lahan juga penting bagi rakyat, untuk masa depan kehidupan anak-anak mereka, karena lahan merupakan satu-satunya harapan bagi pencerahan ekonomi masyarakat pedesaan.

Ia juga minta pihak berkompoten menindak perusahaan tersebut bila dalam proses pengajuan izin dan kegiatannya melanggar peraturan yang berlaku.

“Jangan rakyat kecil saja yang ditindak bila berbuat salah, tapi perusahaan pun harus ditindak bila melanggar peraturan,” usul Gondo yang mengaku prihatin dengan kehidupan seratusan istri dan anak dari 23 warga Desa Panji yang diproses hukum.

Secara terpisah Ketua DPRK Subulussalam H. Ansari Idrus Sambo, SH juga mendukung langkah Gubernur NAD meninjau ulang keberadaan PT RN. Menurutnya keberadaan perusahaan calon pemilik hak guna usaha (HGU) itu telah menghasilkan konflik horizontal dengan warga.

Dibekukan
Sementara Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil, Ir. Momod Suhara kepada Waspada belum lama mengatakan, kegiatan operasional PT Runding Putra Persada (RPP) juga telah dibekukan.

Kata Momod, penghentian kegiatan perusahaan calon pemilik Hak Guna Usaha (HGU) di Kecamatan Singkohor itu berdasarkan surat keputusan wakil bupati, karena perusahaan itu diduga kuat menyalahi izin land clearing (LC).

Humas PT RPP, Mulya Lubis yang coba dikonfirmasi Waspada melalui telfon, tidak berhasil. Meski diangkat, namun Lubis langsung mematikan telfonnya ketika mendapat jawaban yang menghubunginya wartawan Waspada. Sementara pihak PT RN juga belum berhasil dihubungi terkait penghentian kegiatan operasional perusahaan tersebut.

Sumber : (Waspada Online)


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: