KIP Subulussalam Bantah Larang Buka Kotak Suara

23 04 2009

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam membantah telah mengeluarkan instruksi kepada Pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang larangan membuka kotak suara hasil pemilu. Pihak KIP juga membantah mengabaikan permasalahan pemilu di sana. Demikian disampaikan Ketua KIP Subulussalam M.Husein Saraan kepada wartawan, Rabu (22/4) di ruang kerjanya. Husein mengatakan, pernyataan panwaslu yang mengklaim pihak KIP telah menginstruksikan kepada PPK untuk tidak membuka kotak suara dianggap fitnah. Justru, kata Husein, yang dilakukannya selama ini adalah mewanti-wanti pihak PPK agar tidak melakukan penggelembungan suara.

Husein juga membantah surat pernyataan ketua PPK Simpang Kiri yang berisi keterangan kalau KIP pernah melarang membuka kotak suara setelah dari PPS. “Kalau tidak dibuka dari mana pula hasil rekap suara itu,” kata Husein. Pihak KIP, kata Husein, tidak dapat memenuhi permintaan panwaslu untuk melakukan penghitungan ulang di PPK Kecamatan Simpang Kiri. Selain itu, lanjut Husein, pihak KIP terdesak batas akhir pengiriman hasil rekapitulasi ke KIP Aceh paling lambat Senin (20/4) pukul 16.00 WIB. Sedangkan surat permintaan perhitungan ulang dari panwaslu diterima pada tanggal 19 April atau bertepatan pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat KIP dilakukan.

Ditambahkan, di Kecamatan Simpang Kiri yang memiliki sekitar 69 kotak suara membutuhkan waktu lima hari lima malam untuk proses perhitungan suara. Sementara dalam pelaksanaan pemilu, KIP telah menetapkan tahapan-tahapan sehingga apabila ada yang dilanggar bisa pidana.”Herannya, kenapa panwaslu baru saat proses rekapitulasi mengkomplain. Selama ini mereka dimana, apa kerja mereka, kalau memang ada pelanggaran di PPK Simpang Kiri, di sana kan ada panwas kecamatan, mestinya saat itu juga bisa ditegur dan mereka berhak,” tegas Husein

Karena itu, Husein menyarankan pihak panwaslu untuk lebih jeli dalam memahami aturan yang tercantum dalam undang-undang pemilu alias tidak sepotong-sepotong mengingat kesalahan yang terjadi di PPK Simpang Kiri hanya sebatas administrasi. Pasalnya, kata dia, dalam pasal 226 undang-undang pemilu nomor 10 tahun 2008 juga disebutkan perhitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1, perhitungan antara lain disebutkan membuka kotak suara hanya dilakukan pada tingkat PPK.

Namun demikian, Husein menganggap tindakan panwaslu melaporkan lembaganya ke polisi sebagai bahan masukan untuk menjadi catatan yang baik. Kejadian tersebut, menurut Husein akan menjadi bahan evaluasi terhadap kapasitas PPK di sana, khususnya Kecamatan Simpang Kiri.

Sumber : (Serambinews)


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: