Sopir Lebih Memilih Tonase

15 06 2009

Terkait tindakan pihak pengelola jembatan timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kenderaan Bermotor (UPPKB) Dinas Perhubungan, Informasi, Komunikasi dan Telematika (Dishubkomintel) di Desa Jontor Kec. Penanggalan Pemko Subulussalam, Aceh yang menahan puluhan angkutan pembawa barang, seperti truk, cold diesel dan L-300, Rabu (10/6), bahkan berlanjut hingga tadi malam, lantaran melebihi tonase, sejumlah sopir lebih memilih diberlakukannya sistem tonase sehingga penahanan kenderaan tidak menjadi alasan.


Di sisi lain mereka juga mengkritisi kalau pasca berdirinya UPPKB Jontor sekira Juni tahun lalu, ada sejumlah kebijakan pengelola jembatan itu yang terkesan pilih kasih dalam melakukan tindakan. Pasalnya, selain membayar hingga mencapai Rp200.000/truk setiap melakukan penimbangan, mereka juga harus membayar uang lapor dengan berbagai kedok di sejumlah pos yang dilalui antara Medan-Sumatera Utara hingga memasuki daerah ini.

Demikian komentar sejumlah sopir truk pengangkut beras miskin (raskin) menuju Meulaboh yang terpaksa parkir sejak Rabu hingga Kamis di seputaran UPPKB Jontor karena muatan truk yang mereka bawa melebihi tonase. Bahkan Iwan, dibenarkan Kaban, Sebayang, Siahaan dan sejumlah sopir lain di sana kepada wartawan, memastikan kalau dari tiga jembatan timbang yang dilewati, yakni Sibolangit dan Sidikalang Provinsi Sumatera Utara, UPPKB Jontor paling parah.

“Dari tiga jembatan timbang yang kita lewati, jembatan timbang Jontor ini paling parah kutipannya,” tandas mereka sambil menamabahkan, di jembatan timbang Sibolangit dan Sidikalang paling tinggi hanya Rp50.000 setiap kali timbang.

Terkait penawaran pihak UPPKB Jontor kepada sopir truk yang membawa muatan lebih agar dibongkar, mereka keberatan. Pasalnya, setelah barang kelebihan tonase diturunkan, baru truk ditimbang dan setelah selesai ditimbang muatan kembali dimuat kemudian melanjutkan perjalanan. “Kalau begitu caranya, sulit dan tak jelas solusinya,” sesal Iwan yang lebih memilih diberlakukan sistem tonase guna menghindari sejumlah kendala di perjalanan.

Bahkan mereka yang juga mengaku sopir lintas hingga Jawa dan Bali itu mengaku tidak pernah menemui masalah separah di UPPKB Jontor. “Mestinya dan yang kami alami, kalau tonase lebih, dibongkar, barang disimpan di gudang jembatan timbang yang bersangkutan lalu kenderaan melanjutkan perjalanan,” tegas Iwan yang kesal tidak bisa melanjutkan perjalanan, padahal barang yang mereka bawa merupakan hak orang miskin.

Pantauan Rabu, Kamis di seputaran UPPKB Jontor dan pengakuan sejumlah sopir, beberapa kenderaan melebihi tonase terpaksa membongkar barang bawaan sebelum ditimbang dan muat kembali guna melanjutkan perjalanan. Sementara di kiri kanan badan jalan terlihat puluhan truk parkir nyaris tanpa aturan, membuat kondisi jalan menjadi sempit. Sejumlah kalangan berharap pihak terkait melakukan penertiban sistem parkir di sana karena diindikasi rawan kecelakaan lalu lintas.

Menjawab sejumlah biaya yang harus dikeluarkan setiap kali menuju daerah ini, selain di ketiga timbangan itu, para sopir menyebutkan kalau di Kabupaten Pakpak Bharat cukup padat, meskipun tidak terlalu besar kutipan yang dilakukan. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, sejumlah pos yang dilalui memanfaatkan tenaga anak-anak yang terkadang bersikap sangat tidak sopan kepada sopir. “Abang boleh cek, beberapa pos di Pakpak Bharat memanfaatkan tenaga anak-anak, bahkan seperti pengompas saja saat minta uang kepada sopir,” aku mereka. Sedangkan besaran kutipan berkisar Rp10.000 hingga Rp20.000/truk.

Sumber :  (Waspada Online)


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: