Mutu Pendidikan, Bagaimana Gubernur? : Oleh Dr. Yusrizal, M.Pd

13 10 2009

Mutu pendidikan di Aceh sampai saat ini masih rendah. Banyak bukti yang dapat digunakan. Di antaranya, hasil UN SMA/MA 2009 meski tinggi namun tidak mampu bersaing dengan siswa SMA/MA luar Aceh dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri. Fakta ini juga diakui gubernur Aceh, Irwandi ketika pidato acara memperingati Hari Jadi ke-48 Universitas Syiah Kuala, 2 Septembert 2009 lalu. Banyak pihak merasakan ketidakpuasan atas merosotnya mutu pendidikan di Aceh. Semua menginginkan agar pendidikan diperbaiki. Ada yang melihat perbaikan pendidikan dari sudut perbaikan mutu guru, pembinaan karier, dan penghasilan guru. Ada pula yang melihatnya dari manajemen sekolah dan manajemen pendidikan umumnya. Permasalahan mendasar bagaimana regulasi atau gebrakan yang perlu dilakukan gubernur untuk menaikkan kembali mutu pendidikan nanggroe ini?

Peningkatan mutu pendidikan adalah tugas yang tidak ringan karena mutu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas masukan, kualitas sumberdaya, kualitas guru dan pengelolaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem ujian dan pengendalian mutu, serta kemampuan mengelola berbagai pengaruh lingkungan yang kondusif untuk belajar. Tanpa mengabaikan peranan faktor-faktor penting lainnya, kualitas guru telah ditemukan oleh berbagai studi sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan mutu pendidikan secara konsisten. Pembangunan pendidikan di Aceh sudah selayaknya dimulai dari pembangunan kualitas dan kesejahteraan guru karena prestasi belajar murid ditentukan bagaimana peran guru menstranfer ilmunya di kelas. Ketersediaan gedung dan sarana fisik lain penting, tetapi yang paling penting adalah manusia-manusia yang terlibat dalam pendidikan itu sendiri, yakni interaksi antara guru dan murid. Itu tidak mungkin bila para pendidik hidup dalam keadaan serba kekurangan.

Para pakar sepakat bahwa motivasi berkaitan erat dengan kesejahteraan, kondisi kerja, kesempatan untuk pengembangan karir, dan pelayanan tambahan terhadap guru. Dengan bercermin pada pengalaman negara-negara maju, dilihat dari segi pelakunya, pemicu utama dari mutu pendidikan adalah kesejahteraan guru (Supriadi, 1999).
Telah lama disadari bahwa imbalan, terutama gaji, di antara faktor penentu kinerja pegawai termasuk guru, meskipun tidak selalu otomatis bahwa peningkatan pendapatan atau penghasilan berkorelasi dengan peningkatan kinerja tanpa ada intervensi lain terhadap pengembangan kemampuan, pembenahan lingkungan kerja, dan peluang untuk mengembangkan karir. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kinerja guru yang sudah lulus sertifikasi dan menerima tunjangan profesi di kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie, juga menunjukkan sebanyak 71,1 persen guru-guru Fisika, Biologi dan Kimia di SMA berkinerja tinggi.

Meningkatkan mutu pendidikan, tanpa mengangkat harkat dan martabat guru merupakan impian kosong belaka, kata Suwarsih Madya (Media Indonesia, 07/06/2004). Untuk itulah, pemerintah Aceh perlu segera membuat program penambahan pemberian insetif bagi guru. Menurut saya, guru-guru madrasah perlu juga diberikan insentif, karena mereka ikut mendidik dan mencerdasakan anak-anak bangsa Aceh. Meski sesuau pertimbangan, porsi insentif mereka berbeda dengan guru-guru di bawah dinas pendidikan.

Tersendatnya pembayaran dana kesejahteraan guru di Aceh (Serambi Indonesia, 07/10/2009), akan berkonsekwensi pada berkurangnya semangat kerja dan kinerja para cekgu. Padahal, sisi yang lain, pemerintah Aceh sedang berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tanah rencong ini. Kita sangat berharap persoalan ini disadari betul oleh kepala Pemerintahan Aceh, juga para bupati/walikota. Langkah perbaikan yang dilakukan bukan hanya sekadar yang ada di permukaan, tetapi yang lebih esensial dan menyentuh jantung persoalan. Jangan ada lagi hak-hak guru tertahan atau pemotongan tanpa legal. Perlu menempatkan penanggung jawab atau pengelola dana kesejahteraan guru, atau dana-dana insentif lainnya orang-orang yang jujur, dan amanah. Jika tidakdemikian,maka kita jadi ragu, bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan Aceh dalam jangka pendek dan menengah.

Jujur, kita kadang merasa iri melihat bagaimana wilayah DKI menangani pendidikan dan juga birokrasinya. Mereka begitu serius dan berlomba-lomba untuk bisa melahirkan manusia yang bekualitas dengan memberikan dana kesejahteraan guru (dana kesra) sebesar Rp. 2 juta untuk setiap orang guru setiap bulannya, yang pembayarannya 3 kali dalam setahun. Dan jarang tersendat. Rendahnya komitmen ini antara lain dapat dicermati dari rendahnya meminjam terminologi Clifford Geertz (Kompas, 25/9/2005), pendidikan Indonesia (juga Aceh) sedang mengalami involusi. Manusia-manusia yang bergulat dalam dunia pendidikan bukan makin tumbuh cerdas, berwawasan luas, berdedikasi, kreatif, jujur dan adil, atau beretos kerja meski fasilitas fisiknya bertambah. Jika dibiarkan, pendidikan di Aceh dalam waktu lama akan mengalami proses kemunduran.

Dunia pendidikan adalah profesionalisme, kata Suyanto (Kompas, 20/05/2004). Karena itu semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan harus memiliki profesionalisme yang tinggi. Benih profesionalisme seseorang sudah ada sejak ia dilahirkan sebagai pribadi unik, mempunyai bakat dan kemampuan berbeda dari orang lain. Sejak itu, seorang manusia disiapkan menjadi tenaga professional yang cocok dengan bakat dan kemampuannya. Ia tidak bisa dimodifikasi menjadi profesional dalam segala bidang kehidupan manusia. Adrianus Nabung (Kompas, 29/03/2006) menyatakan: “manusia telah ditakdirkan untuk menjadi ahli dalam bidang tertentu” Untuk mengelola dinas pendidikan apalagi tingkat provinsi, diperlukan orang yang ahli, dan paham secara filosofis makna dan arti pendidikan. Ahli pertanian misalnya, tidak mungkin bisa mengelola pendidikan secara profesionalisme, meski ia seorang doktor atau professor di bidangnya. Kalau dipaksakan juga, maka tunggulah kehancuran akan tiba.

Pengelola professional
Pengelola pendidikan Aceh haruslah yang profesionalisme, berkompeten, komitmen dan rekam jejak. Kecuali itu seorang kepala dinas pendidikan adalah sosok yang mampu mengajak semua staf untuk bersinergi, dan bekerja keras melahirkan terobosan yang bermuara pada usaha ke arah penigkatan mutu pendidikan. Dalam menempatkan staf, kadisdik perlu berpatokan pada karier dan pengalaman seseorang. Bukan menempatkan staf karena ada “hubungan khusus” yang berpotensi lahirnya kelompok-kelompok.

Sebagai Kadis yang membidangi pendidikan, perlu menunjukkan bahwa dinas pendidikan adalah dinas yang mengurus masalah-masalah pendidikan, bukan dinas “basah” yang mengurus bangunan/proyek, sebagaimana kesan masyarakat awam selama ini. Karenanya, seorang Kadisdik jangan asal tunjuk. Untuk saat ini sebaiknya jangan dulu dilakukan penunjukkan hingga selesainya tahun anggaran 2009 selesai. Dengan cara ini maka semua program yang ada bisa selasai, Keuntungan lain misalnya, memudahkan pejabat baru membuat program ke depan, Untuk itu,saat ini dibutuhkan reformasi menyeluruh bukan sekedar jargon-jargonpolitik. Para anggota legislatif yang baru dilantik juga hendaknya mampu menangkap persoalan di tengah masyarakat, termasuk bidang pendidikan.

* Penulis adalah Dosen FKIP Unsyiah, doktor bidang penelitian dan evaluasi pendidikan.

Sumber : Serambinews


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: