Aceh Jaya Peringkat Teratas Tata Kelola Ekonomi, Subulussalam Rendah

2 11 2009

BANDA ACEH – hasil survey dari persepsi para pengusaha, tata kelola ekonomi di sejumlah kabupaten/kota di kawasan pantai barat Aceh ternyata meraih indek paling tinggi. Aceh Jaya, kabupaten baru yang dimekarkan tahun 2002 lalu, bahkan meraih indek tertinggi dan merupakan daerah dengan tata kelola ekonomi paling baik se-Aceh.

“Walau demikian, Aceh Jaya masih perlu meningkatkan kinerjanya dalam hal minimalisasi biaya transaksi dan pengelolaan infrastruktur,” kata ekonom Bank Dunia, Harry Masyrafah, tadi siang.

Hasil survey, katanya, didasarkan dari persepsi 1.104 pengusaha di 23 kabupaten/kota di Aceh, pengelolaan infrastruktur merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan. 67 persen pelaku usaha mikro dan kecil memandang bahwa program pengembangan usaha swasta (PPUS) serta perbaikan akses pada lahan dapat membantu mereka mendorong perekonomian Aceh.

Namun sayang, ujarnya, program PPUS yang mestinya dinikmati oleh pengusaha mikro dan kecil, ternyata lebih banyak diikuti pengusaha besar dan menengah. Demikian juga halnya dengan infrastruktur listrik, pemadaman listrik di Aceh relatif sangat tinggi, mencapai empat kali dalam seminggu, dan lebih dari 60 persen responden menganggap bahwa kualitas air bersih masih buruk.

Sementara, tambahnya, dalam hal pengurusan sertifikat tanah, rata-rata pelaku usaha di Aceh membutuhkan waktu delapan minggu, cukup baik jika dibandingkan dengan 15 provinsi lain di Indonesia yang mencapai 12 minggu. Risiko terhadap penggusuran tanah dan potensi konflik lahan juga dipandang rendah oleh pelaku usaha.

Secara keseluruhan, wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah relatif memperoleh peringkat yang lebih tinggi pada aspek lahan daripada kawasan perkotaaan. Berdasarkan indeks akhir TKED Aceh, kabupaten/kota di wilayah pantai barat Aceh, seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Selatan, mendominasi peringkat teratas.

Kota Langsa dan Kota Sabang merupakan dua kota yang tidak berada di wilayah pantai barat yang memperoleh nilai indeks yang tingggi juga. Sebaliknya, daerah yang relatif terpencil dan berada di perbatasan, seperti Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Tamiang dan Kota Subulussalam, berada di peringkat yang rendah dibandingkan dengan yang lainnya.

Direktur eksekutif TKED, Agung Pambudhi, mengharapkan buku itu bisa memberikan informasi tentang praktik tata kelola ekonomi daerah yang mendukung perkembangan dunia usaha dan menciptakan persaingan antar kabupaten/kota.

 

Sumber : Waspada Online


Actions

Information

2 responses

3 11 2009
andika

semoga ini menjadi bahan bagi pemerintah supaya bisa mengembangkan Sumber daya yang ada supaya kota subulussalam terdepan.

8 12 2009
si anak kampung

kota bungsu tak harus jadi yang terkecil.
bungsu bisa saja menjadi panutan bagi yang lain karena si bungsu selalu mempelajari yang baru dan langsung mengaplikasikannya.

tahun ini, boleh saja kita tidak dapat.
tapi ini menjadi pelajaran dan pengalaman tuk tahun mendatang.

jaya subulussalam.
jalan keselamatan……………………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: