Juni 2010, Krisis Listrik Subulussalam Teratasi

20 02 2010

Juni 2010, krisis kelistrikan yang terjadi di Kota Subulussalam, dan sekitarnya yang selama ini sangat meresahkan masyarakat, akan segera teratasi, dan normal kembali. Hal itu terungkap dalam pertemuan pihak PLN Aceh, yang dipimpin langsung GM PLN Aceh, Zulkifli, dengan walikota Subulussalam, Meurah Sakti, wakil walikota Subulussalam, Affan Alfian Bintang, ketua DPRK Subulussalam, Pianti Mala, Asisten II Setda Singkil, Azami, dan ketua DPRK Singkil, Putra Arianto.

Sebagaimana dilaporkan Deputy Manager Komunikasi, dan Hukum PLN Aceh, Said Mukarram, kepada Waspada, tadi malam, menyebutkan, manajer PLN Cabang Subulussalam memaparkan, bahwa masyarakat kota Subulussalam, dan kabupaten Singkil sampai dengan Kuta Fajar, hingga kini belum mendapatkan listrik, yang dialirkan dari SUTM 20 KV dari GI Sidikalang.

Akibat panjangnya jaringan, katanya, hanya 14 KV yang dapat dinikmati masyarakat di dua wilayah itu. Kondisi itu makin parah lagi, jika ada gangguan di Sidikalang. Maka Kota Subulussalam hingga Kuta Fajar ikut terkena dampak pemadaman. Hal ini tak dapat terus dibiarkan mengingat Kota Subulussalam terus berkembang.

Menanggapi hal itu, GM PLN Aceh, Zulkifli, menyebutkan, pembangunan pembangkit skala besar dengan biaya produksi rendah, dan menggunakan green energy sekaligus menggantikan PLTD yang sudah tua, merupakan program jangka panjang.

Program jangka pendek yang akan dilakukan, katanya, adalah dengan menyewa genset 2 MW, yang akan dipasang di Kuta Fajar. Dan diperkirakan akan selesai 15 Maret 2010, sehingga dapat memperbaiki sistem tegangan Subulussalam.

“Lalu kita juga akan menyewa genset 5 MW yang akan dipasang di PLTD Rimo yang akan selesai Juni 2010,” ungkapnya, seraya menambahkan, setelah keduanya selesai, maka diharapkan masyarakat dapat terlayani dengan sistem 18 KV, tidak 14 KV lagi.

Pada kesempatan yang sama, dan setelah mengetahui permasalahan kelistrikan tersebut, kedua pemerintah daerah mendukung sepenuhnya PLN dalam penyelesaian masalah listrik seperti, letak penempatan mesin, dan administrasi akan dibantu semaksimal mungkin oleh Pemda setempat.

Dijelaskan, PLN Aceh akan berbuat semaksimal mungkin untuk memperikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Masalah kelsitrikan menurut UU Kelistrikan yang baru juga tanggungjawab Pemda. “Dua tahun mendatang pasca pemberlakuan UU kelistrikan yang baru, harga jual listrik akan ditentukan oleh Pemda dan DPRD setempat,” pungkasnya.

Sumber : Waspada Online


Actions

Information

One response

5 03 2010
si anak kampung

asal jangan sebatas konsep…
harus dilaksanakan ntu..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: