Gubernur Didesak Batalkan Pembangunan Jalan Tembus

7 03 2010

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mendesak Pemerintah Provinsi Aceh, dlam hal ini gubernur untuk membatalkan pembangunan ruas jalan Muara Situlen – Gelombang  menghubungkan dua kabupaten Aceh Tenggara dan Subulussalam.

“Karena proyek itu kita anggap telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata direktur Walhi Aceh, TM Zulfikar, tadi siang.

Dikatakan, melihat pada proses pembuatan Analisis Mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk ruas jalan itu, pelaksanaannya baru memasuki tahap Kerangka Acuan (KA).

Pada 1 September 2009, KA tersebut akan disidangkan oleh komisi penilai AMDALDA provinsi. Ironinya, proyek pembangunan jalan itu telah berjalan terlebih dahulu, dan pembangunannya sudah mencapai  69,13 km.

Disebutkan, ketidakwajaran pelaksanaan proyek ini juga tercermin pada proses konsultasi publik. Ruas jalan itu sepanjang 68 km, namun dalam dokumen KA-ANDAL yang diajukan pihak pemrakarsa, mencapai 86,65 km.

Begitupun , katanya, berdasarkan peta arahan fungsi hutan seluruh ruas jalan itu berada dalam kawasan hutan lindung yang juga masuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), serta memotong kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser.

Hanya sebagian kecil saja dari ruas jalan tersebut berada di dalam Areal Penggunaan lain (APL) di dalam KEL. Hal ini tentu tidak sejalan dengan undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta  UU No 5 tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati.

Pembukaan jalan itu, katanya, tingkat kerentanan terhadap terjadinya bencana juga tergolong tinggi. Hal itu disebabkan oleh adanya pola dan sistem lahan yang berbeda pada tiap ruas jalan dengan karakteristik masing-masing sistem lahan.

Diantaranya, kemiringan lereng, erosi, longsor, pola dan kepadatan drainase, alur, sungai serta curah hujan tinggi mencapai 1400-6000 mm/tahun di daerah tersebut. Dengan tingkat kerentanan seperti itu, tentu akan membutuhkan dana cukup besar untuk perawatan ruas jalan ini.

“Berdasarkan kondisi di atas, kita mendesak komisi penilai Amdalda Provinsi Aceh untuk menolak pembahasan KA-ANDAL kegiatan peningkatan dan pembangunan ruas jalan itu,” katanya.

Sumber : Waspada Online


Actions

Information

One response

17 03 2010
si anak kampung

tepuk tangan lah pada perencana dan orang2 yang menyetujuinya….
salut….
seakan sudah diskenariokan

kalau lah hal itu menjadi permasalahan, kenapa tidak disampaikan di rapat awal…
tapi ditinjaulagi lah..
keuntungan bagi masyarakat…

lagi an, kawasan hutan yang terlindungi kayak’a juga tidak dilindungi dengan baik, mendingan dibuat hal yang berguna seperti pembangunan jalan tembus ini..

thanks n maaf kalau menyinggung…
negara kita kan demokrasi….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: