Guru di Subulussalam Pertanyakan Tunjangan

7 03 2010

Sejumlah guru CPNS di Kota Subulussalam, Rabu (3/3) kemarin mendatangi kantor DPRK setempat. Kedatangan para guru yang tergabung dalam Forum Indefenden Guru (Figura) Kota Subulussalam untuk mempertanyakan dana tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu per orang yang hingga kini belum mereka terima.

Para guru ini diterima langsung ketua Komisi D DPRK, H ansari Idrus Sambo SH. Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan keluhannya atas tidak dibaayarkannya dana tambahan penghasilan guru sebabagaimana diamanahkan Permenkeu 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. “Kenapa kami di Subulussalam tidak menerima sedangkan kabupaten lain menerima,” kata Fakhrurrazi.

Fakhrurrazi juga menyerahkan sejumlah dokumen terkait aturan tentang pembayaran dana tambahan penghasilan para guru itu. Fakhrurrazi juga menjelaskan sesuai surat dari Mendagri, tanggal 11 Februari 2010 lalu, yang isinya supaya dana tunjangan itu diperoleh juga oleh para guru yang telah lulus sebagai CPNS.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D H Ansari Idrus berusaha menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Drs Salbunis untuk menjelaskan kepada para guru. Selain itu, Ansari juga mengkonfirmasi Kepala Dinas DPPKD Aceh Singkil Nasjuddin MM. Dalam pembicaraan melalui telepon, pihak keuangan Pemkab Aceh Singkil membenarkan bahwa mereka membayarkan dana tambahan pengahasilan guru terhadap CPNS di sana.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam sedang berada di luar Kota. Karenanya, Ansari meminta para guru untuk bersabar, karena itu merupakan hak dan tidak boleh ditahan-tahan. “Jadi, sabar dulu, nanti kalau kadis pendidikan sudah kembali saya akan bicarakan masalah ini,” ujar Ansari.

Di sisi lain, Kadis DPPKAD Drs Salbunis yang ditanyai menyangkut pemotongan PPh sebesar 15 persen dana tambahan penghasilan guru yang dialami PNS golongan II/d, menyatakan sebenarnya tidak ada. Menurut Salbunis, bahwa pemotongan PPh hanya berlaku bagi PNS golongan III ke atas. “Jadi kalau di sini dipotong saya juga heran, karena sesuai aturan yang dipotong itu golongan III ke atas,” kata Salbunis.

Dana tunjangan fungsional atau TC misalnya, para guru golongaan II d kebawah tidak dikenakan pemotongan PPh sebesar 15 persen. Selain pemotongan 15 persen PPh terhadap guru PNS golongaan II d, dalam penyaluran dana tambahan penghasilan guru ini juga beredar kabar adanya pemotongan lain di dinas pendidikan setempat senilai Rp 50.000 per orang. Pemotongan tersebut berdalih untuk biaya admistrasi.

Sumber : Serambinews


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: