Kantor Walikota dan DRPK Subulussalam Didemo : Desak Cabut Izin Perkebunan

7 03 2010

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam lima LSM menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (4/3) di kantor Wali Kota Subulussalam dan Gedung DPRK setempat. Dalam orasinya para pengunjuk rasa menuntut pencabutan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT Sejati Sejahtera Bersama (MSSB) groups atau lebih dikenal PT Mitra, dan minta dikembalikan ke masyarakat. Para pengunjuk rasa yang berasal dari lima organisasi gabungan masing-masing, Komunitas Muda Subulussalam (KMaS), Gerakan Masyarakat Pembebasan (GEMPA), Komite Mahasiswa Peduli dan Anti Korupsi (KAMPAK), Institut Advokasi Anggaran dan Kebijakan (AAK Institut) dan Lembaga Pemantau Kebijakan Publik untuk Rakyat (LP-KaPuR).

Para pendemo yang datang sekira pukul 11.00 WIB itu juga menuntut para pejabat di Subulussalam agar berpihak kepada rakyat, adil, jujur, transparan, sistematis, profesional, elegan, berakhlak, dan bermartabat. Dalam aksi tersebut, salah seorang orator, Ir Hasby BM, membacakan pernyataan sikapnya antara lain, mempertanyakan proses penetapan Kawasan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil dan ciptakan lapangan kerja kepada putra daerah sehingga tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Mengusut tuntas pungutan liar di tubuh Dinas Pendidikan Kota Subulussalam, serta copot Kadis Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Subulussalam. Pengunjuk rasa juga meminta agar wali kota bersedia menandatangani komitmen terkait masalah HGU di daerah itu. Menanggapi tuntutan warga, Walikota Subulussalam Merah Sakti SH yang keluar dengan didampingi Wakilnya H Affan Alfian Bintang bersama sejumlah Kepala SKPD, dan Kapolres Aceh Singkil, mengajak perwakilan pengunjuk rasa berdialog.

Sakti menjelaskan bahwa berbagai masalah yang dikemukakan seperti tuduhan pencaplokan Tanah Departemen Agama dan izin perkebunan terjadi saat dirinya belum menjadi Wali Kota Subulussalam. “Terus terang cukup banyak persoalan yang terjadi sebelumnya dan sekarang saya lah yang harus mengobatinya (mengurainya),” kata Walikota Merah Sakti. Mengenai hasil CPNS tahun 2010, mantan anggota DPRD Aceh Singkil ini memastikan sudah berjuang maksimal. Namun, kata dia, semua keputusan ada di tangan Gubernur Aceh, bukan wali kota. Menunjukkan keseriusan pihaknya membantu putra daerah dalam ajang seleksi CPNS 2009, Sakti mengajak para pendemo untuk berkaca ke CPNS 2007 pada masa Pj Asmauddin. Dikatakan, dari 71 quota CPNS daerah itu hanya 13 yang lulus. Kemudian pada tahun 2008 di masa Pj Marthin Desky, menurut Sakti dari 401 quota CPNS kota ini hanya lulus 45 orang.  Namun pada tahun 2009, lanjut Sakti, semasa dirinya Walikota Subulussalam, dari 581 quota lulus di atas 100 orang. “Nah, inilah salah satu bukti keseriusan kita membela putra daerah,” terang Sakti

Dalam pertemuan yang mengerucut pada tuntutan agar izin anak perusaha PT Mitra Sejati tidak diperpanjang dan dicabut, kemudian tanahnya dikembalikan ke pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sektor perkebunan. Walikota Merah Sakti menginginkan perusahan bermasalah secara hukum saja yang dicabut izinnya. Hal itu demi menjaga kepercayaan investor yang mau menanamkan modalnya di daerah ini.  Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Aceh Singkil yang menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengusutan terhadap perusahaan perkebunan di Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. “Karena kalau memang tidak ada masalah kan tidak mungkin kita cabut,” timpalSakti seraya menjelaskan komitmennya untuk pembangunan Kota Subulussalam.

Sumber : Serambinews


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: