Dewan Desak Penyidik Usut SPPD Fiktif Pejabat

17 08 2010

Pihak penyidik kepolisian diminta agar mengusut terhadap adanya dugaan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di jajaran Kota Subulussalam yang fiktif. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRK Subulussalam yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Keamanan, Bakhtiar HS kepada Serambi, Senin (9/8).

Menyangkut masalah SPPD dewan, Bakhtiar mengatakan harus segera dibenahi agar tidak ada pemborosan terhadap uang rakyat. Dikatakan, jangan sampai Subulussalam menjadi contoh yang buruk bagi daerah lain. Karena itu, persoalan SPPD harus diusut demi penyelamatan uang rakyat. Tak hanya itu, Bakhtiar pun mengaku siap diperiksa SPPD-nya.”Saya berani dan siap diperiksa bahwa SPPD saya yang paling kecil di dewan itu,” tegas Bakhtiar.

Menurut Bakhtiar, sejatinya penggunaan SPPD memperhatikan azas manfaat terhadap daerah serta efesiensi. Jangan sampai, lanjutnya, urusan sepele juga menggunakan SPPD sehingga terkesan menguras uang negara tanpa jelas manfaatnya bagi daerah. Sebab itu, Bakhtiar berulang-ulang meminta agar semua SPPD di Kota Subulussalam diusut untuk perbaikan masa mendatang.

Bakhtiar juga mengaku sangat kecewa dengan kinerja sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di sana. Politisi PDI-P ini menilai masih banyak kepala dinas yang berkinerja buruk. Salah satu bukti, menurut Bakhtiar berlarut-larutnya pembahasan RAPBK tahun 2009 beberapa bulan lalu. Selain itu, serapan anggaran di masing-masing SKPD hingga saat ini masih sangat rendah dengan perkiraan dibawah 40 persen.”Jadi, wali kota harus segera mengevaluasi kinerja kepala dinasnya, bagi yang bobrok harus segera diresuffle agar roda pemerintahan lebih baik,” tegas Bakhtiar.

Sebelumnya, Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti SH saat berbicara di hadapan para pejabat SKPK, camat dan anggota DPRK juga menyinggung masalah SPPD pejabat dan anggota dewan di Kota Subulussalam sebagaimana diberitakan sebelumnya. Wali Kota tampak kecewa terhadap tindakan kepala dinas yang terkesan tidak memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk menggunakan SPPD. “Seperti pemberitaan hari ini bahwa ada kepala dinas yang dia-dia saja keluar daerah sementara jajarannya tidak dapat kesempatan,” kata Sakti.

Selain itu, wali kota juga menyoroti partisipasi para pejabatnya terkait rapat-rapat koordinasi dan rapat lainnya dalam menentukan pembangunan daerah ini. Karena itu, Sakti mengingatkan para pejabat agar segera memperbaiki masalah tersebut.

Sumber : Serambinews


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: