Kami Rendah Diri dengan Daerah Kami…

13 04 2011

Pembangunan daerah. Itulah topik perbincangan yang paling tak disukai para keuchik (kepala desa) di Kabupaten Aceh Utara jika bertemu sejawat mereka dari luar kabupaten mereka. “Kami tak hanya malu, tapi rendah diri dengan kondisi daerah kami,” kata Anwar Hasan, Keuchik Desa Kuala Dua, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, pekan lalu.

Jangankan bicara kemajuan pembangunan, gaji mereka yang hanya Rp 750.000 per bulan tak terbayar. Bahkan, sebagai daerah yang dulu dikenal kaya karena migas, Kabupaten Aceh Utara kini justru terjerembab kebangkrutan anggaran akibat defisit anggaran hingga ratusan miliar. Korupsi dan ketidaktertiban anggaran telah menggerogoti dana APBD di kabupaten penghasil migas.

Sejak kasus korupsi Rp 220 miliar di APBD Aceh Utara terungkap tahun 2009 lalu, gaji kami sering terlambat. Kadang kami tak dibayar sampai 6 bulan. Pemkab Aceh Utara selalu berdalih krisis keuangan, ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Keuchik Aceh Utara (Askara), Mansur.

Bukan hanya persoalan gaji, kebangkrutan anggaran juga berimbas terhadap banyaknya proyek pembangunan yang sudah diprogramkan di desa terbengkalai. Di kalangan birokrasi setempat, juga dikenal dengan istilah proyek bintang, yaitu proyek yang sudah masuk APBD tapi tak pernah ada realisasi. Alokasi dana gampong (ADG) dari APBD Aceh yang tiap tahun Rp 100 juta, kadang hanya terealisasi Rp 25 juta per desa.

“Ini tak jelas uangnya kemana. Kadang kondisi ini kami sulit menjelaskannya kepada masyarakat kami di desa,” tutur Hasan.

Setahun lalu, misalnya, warga Desa Kuala Dua sudah bergotong royong membongkar saluran irigasi di persawahan yang rusak. Pemkab Aceh Utara sudah mengagendakan perbaikan saluran tersebut dalam APBD 2010. Namun, hingga saat ini janji perbaikan tinggal janji. Irigasi yang terlanjur dibongkar pun mangkrak dan tak bisa dipakai karena terlanjur dibongkar. “Saya tanya ke pemkab alasannya dananya tak ada. Padahal, sudah dimasukkan ke program,” kata Hasan.

Sejak tahun 2008-2009, pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara dalam APBD cenderung turun. Pada APBD 2008, pendapatan tercatat Rp 980,7 miliar, angka tersebut turun menjadi Rp 733,8 miliar, dan turun lagi pada 2010 menjadi hanya Rp 676 miliar. Kebutuhan belanja mencapai Rp 1,3 triliun tahun 2008, Rp 1,28 triliun tahun 2009, dan Rp 934 miliar tah un 2010. Untuk menutup kekurangan tersebut digunakan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun sebelumnya.

Namun, sejak tahun 2009, silpa terpangkas Rp 220 miliar karena kasus korupsi deposito dana daerah. Akibatnya, Anggaran pun terus merosot. Padahal, kebutuhan belanja, khususnya gaji pegawai terus naik dari Rp 436,4 miliar (2008), Rp 539,2 miliar, dan Rp 550 miliar (2010). Walhasil, dana untuk belanja publik pun kian tergerus.

Sekretaris Daerah Aceh Utara, Syahbudin Usman mengakui defisit anggaran tersebut. Dia berkilah, kondisi ini terjadi karena 70 persen anggaran tersedot untuk gaji pegawai yang jumlahnya di Aceh Utara mencapai 12.000 orang. Itu belum termasuk gaji 852 kepala desa dan perangkatnya, guru mengaji, pengurus meunasah dan pesantren, yang jumlahnya ribuan, kata Syahbudin.

Untuk 2011 ini, kata dia, Aceh Utara paling tidak membutuhkan suntikan dana tambahan Rp 20 miliar guna menutup berbagai kebutuhan. Sebagian besar untuk menutup gaji perangkat desa, guru mengaji, dan kekurangan pembiayaan proyek. Juga terdapat kekurangan anggaran untuk operasional dinas. Pemkab Aceh Utara berharap pemerintah provinsi membantu kebutuhan Rp 20 miliar tersebut. “Kami mengakui masih ada tertib anggaran yang belum dilakukan di dinas, seperti di Dinas Pekerjaan Umum yang sempat terlambat memberikan laporan sehingga ada program yang belum dibiayai,” kata dia.

Kekurangan anggaran di Aceh Utara sungguh ironis. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah penghasil migas. Setiap tahunnya kabupaten ini menerima dana bagi hasil migas Rp 138 miliar hampir 5-10 kali lipat kabupaten dan kota lain di Aceh. Belum lagi dana bagi hasil pajak sebesar Rp 157,3 miliar, juga yang terbesar di antara kabupaten-kabupaten lain di Aceh.

Syahbudin berkilah, defisit di tengah besarnya anggaran dari pemerintah pusat itu terjadi karena jumlah penduduk Aceh Utara (632.000 jiwa) yang besar. “Wilayah kami juga luas. Jadi, wajar dana habis. Kami juga mempunyai banyak desa, yaitu 852 desa. Bandingkan daerah lain. Satu hal lagi, pemerintah pusat meminta menambah jumlah PNS. Kami terpaksa mengeluarkan dana lebih banyak untuk menggaji. Tapi, mulai 2011 kami tak akan menambah lagi,” kata dia.

Sesungguhnya, Aceh Utara bukan satu-satunya daerah di Provinsi Aceh yang kini terjerat fenomena kebangkrutan anggaran. Sebagian besar kabupaten dan kota di wilayah ini mengalaminya.

Ketua LSM Gerak Aceh, Askhalani, mengungkapkan, ada 10 kabupaten di Aceh, yang berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggarannya bermasalah dan berpotensi terjerat pidana. Dugaan penyimpangan tersebut umumnya berupa kas bon atau utang proyek ke pihak ketiga, kelebihan pembayaran pajak, utang ke pihak ketiga untuk menutup utang lama sebelum pertanggungjawaban anggaran, dan menggunakan dana sisa lebih anggaran untuk deposito.

Penyimpangan-penyimpangan dalam tata kelola anggaran itulah yang membuat 10 kabupaten tersebut kini bangkrut karena terjebak utang. Akibatnya, upaya pengembangan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan terganggu.

Sebanyak 10 daerah yang berdasarkan hasil audit BPK bangkrut dan bermasalah itu adalah Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Aceh Tenggara, Simelue, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Besar.

Dari hasil audit BPK 2009-2010 lalu, daerah-daerah itu kini bangkrut. Mereka terancam tak mampu lagi membiayai pembangunan untuk rakyat karena dana APBD lebih dari 75 persen tersedot untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan yang boros. Mereka juga disibukkan dengan utang ke pihak ketiga dari tahun ke tahun, ujar Askhlani.

Kas bon atau berutang proyek ke pihak ketiga adalah perilaku penyimpangan yang banyak terjadi. Banyak pemerintah daerah di Aceh yang melaksanakan kegiatan proyek dengan meminjam dana dari pihak ketiga. Mereka meminta rekanan untu k menagih ke pihak ketiga yang nantinya dijanjikan ditutup oleh pemerintah setelah anggaran cair. Proyek-proyek dengan dana pinjaman seperti ini seringkali tak terencana dan rawan penyelewengan. Kasus di Aceh Barat Daya, Bireun, dan Aceh Timur adalah contoh dari model kas bon seperti ini, kata dia.

Banyak daerah juga terkena utang pajak akibat penarikan pajak lebih besar dari yang diserahkan. Kategori kesalahan seperti ini terjadi merata.

Perencanaan anggaran yang buruk juga membuat pemerintah daerah selalu terpaksa gali lubang untuk menutup defisit anggaran sebelum laporan pertanggungjawaban diserahkan. Utang dilakukan ke perbankan hingga puluhan miliar dan terus berulang setiap tahun. Utang baru untuk menutup utang itu membuat mereka bangkrut. “Utang tak pernah tertutup karena sejak awal perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak benar,” kata dia.

Yang paling parah adalah di Aceh Utara yang kini mengalami kebangkrutan Rp 220 miliar lebih akibat hilangnya dana APBD saat dimasukkan ke deposito perbankan oleh kepala daerah setempat. Dana Rp 220 miliar itu adalah dana sisa lebih anggaran. Semula diharapkan dapat berkembang dengan didepositokan, ternyata belakangan uang itu hilang.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Unsyiah Banda Aceh, Said Muhammad, mengatakan, kebangkrutan anggaran di Aceh tak lepas dari lemahnya kontrol dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Semestinya pemerintah provinsi mengawasi dan mengingatkan hal ini karena selalu terjadi bertahun-tahun.

“Ini jelas mismanajemen. Saya kira ini harus diaudit secara menyeluruh, dan dilakukan tindakan tegas jika ada indikasi penyimpangan,” kata dia.

Terkait krisis anggaran di kabupaten dan kota di Aceh itu, Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, mengatakan, hampir setiap tahun berulang. Hampir semua kabupaten diingatkan. “Seperti Aceh Utara. Saya sudah memperingatkannya tahun 2010 lalu. Pemerintah provinsi juga sudah memberikan bantuan Rp 20 miliar. Ternyata sekarang terjadi lagi,” kata dia.

Untuk tahun 2011 ini, lanjut dia, Pemprov Aceh meminta kepada BPK untuk mengadakan audit investigasi menyeluruh terhadap daerah-daerah bermasalah. Hal ini karena dia melihat kebangkrutan ini tak semata mismanajemen tapi sangat terasa indikasi penyimpangan. Dari audit investigasi itu akan diketahui secara jelas duduk persoalannya. Baru langkah selanjutnya ditentukan.

Anggota Panitia Anggaran DPR Aceh, Abdullah Saleh mengatakan, masalah kebangkrutan anggaran sebenarnya berawal sejak lama, bahkan sejak masa konflik. Saat masa konflik, banyak kepala daerah di Aceh yang berperilaku aji mumpung dan tak menggunakan dana anggaran semestinya. Kebiasaan kas bon ke pihak ketiga untuk membangun proyek pun sudah sejak dulu.

Misalnya di Bireun. Bupati yang lama, Mustafa Gelanggang yang sekarang sudah dipidana, meminjam uang ke pihak ketiga untuk pembangunan berbagai bangunan yang tak sesuai kebutuhan, termasuk rumah dinas. “Utang-utang ini yang kini terus ditanggung bupati selanjutnya,” tutur Saleh.

Selain itu, pada masa konflik banyak bupati yang mengaku harus berutang karena diperas oleh dua pihak, baik dari kubu Gerakan Aceh Merdeka maupun Tentara Nasional Indonesia. Utang pun mereka lakukan.

Perilaku kepala daerah yang tak sesuai dengan tata kelola anggaran itu bahkan masih terjadi sampai saat ini. Mentalitas boros dalam anggaran itu ditambah lagi dengan birokrasi gemuk yang terjadi hampir merata. Di daerah itu aneh. Di dinas strukturnya banyak. Jabatannya tinggi-tinggi. Masing-masing punya mobil dinas. Tapi kayak struktur, miskin fungsi. Itulah pemborosan di sini, tandas dia.

Jika kondisi ini terus berlangsung, dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun lagi Aceh diprediksi bakal kolaps. Saat ini, Aceh masih dimanjakan oleh pusat dengan dana otsus yang tak diterima daerah lain, yang besarnya antara Rp 80 miliar hingga Rp 300 miliar tiap kabupaten kota. Secara total dana otsus untuk Aceh mencapai 2 persen dari total nilai DAU nasional. Dana ini diberikan selama 15 tahun, dan 1 persen untuk 5 tahun berikutnya . Sekarang saja dengan dana otsus banyak yang bangkrut, bagaimana jika nanti tak ada otsus?

 

Sumber : Kompas.com


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: