DPRK Subulussalam Tolak Usulan Pinjaman Daerah

3 11 2011

Rencana Pemerintah Kota Subulussalam meminjam  dana pada Bank Aceh sebesar Rp 29 Miliar yang diusulkan melalui KUA/PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (P-APBK) 2011 belum mendapat persetujuan dari DPRK setempat.

“Untuk saat ini saya menolak pinjaman daerah itu karena belum jelas sumber-sumber untuk menutupi pinjaman tersebut nantinya,” kata Ketua DPRK Subulussalam, Pianti Mala yang ditanyai Serambi, Senin (31/10) kemarin di ruang Komisi B DPRK Subulussalam.

Pianti mengakui belum ada semacam keputusan bersama dari kalangan anggota DPRK Subulussalam terkait penolakan pinjaman daerah yang diusulkan pemerintah. Namun, secara pribadi dirinya belum menyetujui rencana pinjaman jika tidak ada kejelasan sumber pembayaran. Menurut Pianti, berdasarkan keterangan eksekutif  pinjaman daerah tersebut rencananya akan dibayar dengan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana hibah pusat atau provinsi serta sumber lainnya. “Sumber tersebut belum jelas apakah akan tercapai, okeylah dapat dana hibah tapi sampai berapa?,” ujar Pianti.

Diakui juga ada beberapa kegiatan pemerintah yang memang perlu segera dilaksanakan namun tidak ada anggarannya seperti program  E-KTP senilai Rp 1 miliar. Program ini dinilai sangat mendesak dilaksanakan. Namun, menurut Pianti tidak harus meminjam ke bank karena bisa saja mencari solusi lain seperti memangkas kegiatan di sejumlah SKPK yang belum merealisasikan APBK 2011.

“Kesepakatan di persidangan bagi SKPK yang belum meralisasikan program 2011 untuk menunda pelaksanaannya dan mengalihkan untuk program yang wajib dilakukan pembayarannya,” terang politisi PKPI itu.

Pianti menambahkan, defisit anggaran yang membelit Pemko Subulussalam akibat APBK yang terlalu optimis pada tahun 2010 silam. Saat itu menurut Pianti, pihak Bappeda setempat meyakinkan dewan bahwa Subulussalam akan mendapat kucuran dana hibah sebesar Rp 25 miliar. Nyatanya, lanjut Pianti yang terealisasi hanya Rp 5 miliar. Karenanya, ke depan Pianti mengatakan jangan terlalu optimis dengan dana yang belum jelas.

Secara terpisah Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting juga menyampaikan dirinya tidak menyetujui usulan pinjaman daerah. Dalam sidang menurut Netap belum ada dewan yang setuju karena menyimpan (mendepositokan-red) uang daerah saja di bank bermasalah apalagi meminjam. Apalagi prosedur pinjaman daerah menurut Netap cukup panjang karena harus ada pula persetujuan menteri keuangan (Menkeu) dan menteri dalam negeri (Mendagri). Adapun konsultasi dengan dewan hanya sebagaian lampiran. Selain itu berdasarkan keterangan pihak bank, pinjaman daerah harus mendapat persetujuan dari semua anggota dewan.

Netap menambahkan, sesuai Peraturan Menkeu Nomor 127/PMK.07/2011 tentang batas maksimal deficit batas maksimal kumulatif pinjaman daerah yang menjelaskan sebulan sebelum mengonsultasikan rancangan qanun tersebut disahkan sudah diusulkan dulu ke menteri keuangan. Selain itu, kata Netap, syarat pinjaman adanya laporan keuangan tiga tahun sebelum pinjaman, pernyataan tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman, kerangka acuan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman.

“Pengertian kerangka acuan ini bukan utang bayar utang tetapi dana yang dipinjam itu untuk mempercepat pembangunan artinya ada kegiatan yang menyentuh ke rakyat,” ujar Netap.

 

Sumber : Serambinews Online


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: