Perjuangan Kab/kota Kelola Dana Otsus “gol”

BANDA ACEH – Perjuangan Kab/Kota se-Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) akhirnya ‘gol’. Pemerintah Provinsi yang sebelumnya ‘kedodoran’ melaksanakan proyek Otsus hingga serapan anggarannya minim, mulai tahun 2009 ini menyerahkan kewenangan kepada Dati II se-(NAD).

Namun, kewenangan pengelolaan anggaran dana Otsus itu belum 100% diberikan kepada 23 Kab/kota, baru 60%, sisanya 40% masih dikelola Pemerintah Provinsi NAD.

Walikota Subulussalam Dipastikan Di Lantik Pada 5 maret

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, Merah Sakti-Affan Alfian Bintang akan dilantik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf atas nama Mendagri pada 5 Maret 2009. Kepastian itu diperoleh menyusul surat kawat Gubernur Aceh Nomor 131/12154 tertanggal 26 Februari 2009 tentang jadwal pelantikan walikota/wakil walikota terpilih.

Dalam surat yang ditandatangani Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf itu disebutkan bahwa Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam terpilih periode 2009-2014 akan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Aceh pada 5 Maret mendatang di Gedung DPRK setempat dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRK dan di hadapan Ketua Mahkamah Syar‘iyah setempat.

Harga Tanah Dipertanyakan Di Kota Subulussalam

Pembebasan lahan untuk pembangunan kantor walikota dan DPRK Subulussalam seluas 18 hektare di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, yang dibeli seharga Rp 73,5 juta perhektare dinilai terlalu melambung. Harga yang ditetapkan diduga melebihi nilai jual obyek pajak (NJOP). Indikasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRK Subulussalam, Jamasa Cibro kepada Serambi, Rabu.

Menurut Jamasa, jika dilihat harga pasaran tanah setempat pada saat itu serta harga yang dibayar selisihnya sangat jauh. Namun saat pengadaan tanah, komisi A tidak terlibat karena saat itu lembaga dewan belum terbentuk. Ia menambahkan, beberapa bulan setelah dikukuhkan, pihak pemerintah menggelar rapat bersama kalangan dewan dari komisi A. Dalam rapat itu, dia bersama anggota lain menolak pembangunan kantor walikota dan DPRK di Desa Lae Oram. Alasan yang diutarakan waktu itu lokasi tidak strategis dan jauh dari jalan propinsi.

Beasiswa UI Untuk Seribu Anak Bangsa

Dengan datangnya tahun ajaran baru 2008/2009 Universitas Indonesia menyambut semua Anak-anak Bangsa Calon Pemimpin Masa Depan untuk menjalani proses pendidikan di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia berkomitmen proses pendidikan yang diselenggarakan berkualitas

sebaik mungkin untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita tercinta. Untuk itulah misi Ui adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi berbasis riset untuk pengembangan Ilmu Teknologi, Seni dan Budaya; dan
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dab kualitas kehidupan masyarakat Indonesia serta kemanusiaan.

Kesadaran Miliki NPWP Masih Rendah

Kesadaran masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dinilai masih rendah. Buktinya, meski sudah digelar program Sunset Policy untuk menjaring NPWP baru, hasilnya belum memuaskan. Hingga 25 Februari 2009, tercatat baru terelisasi delapan Wajib Pajak (WP). “Padahal program Sunset Pulicy tinggal beberapa hari lagi,” kata Supriono Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Subulussalam, Rabu (25/2). Dia menambahkan, yang jelas angka tersebut minimal menjadi gambaran bahwa masyarakat belum mengerti benar fungsi pajak.

Pemko Subulussalam Atur Larangan Atribut Parpol

Pemerintah Kota Subulussalam bersama Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), menyepakati titik-titik lokasi larangan pemasangan alat peraga atau atribut partai politik (Parpol). Kesepakatan tersebut berdasarkan rapat koordinasi yang digelar, Selasa (24/2), di Kantor Walikota Subulussalam

Ketua Panwaslu Kota Subulussalam, Emir Hamdi yang dikonfirmasi Serambi Rabu (25/2) menyatakan, larangan titik tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui Peraturan Walikota yang kemudian disosialisasikan kepada pimpinan parpol melalui surat edaran. Menurut Emri Hamdi, rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran Polres Aceh Singkil dan Satpol PP.

DPRK Subulussalam Dukung Keputusan Gubernur

DPRK Subulussalam mendukung keputusan Gubernur NAD meninjau kembali keberadaan calon hak guna usaha (HGU) PT. Runding Nusantara (RN) karena mengabaikan peraturan yang berlaku.

Demikian disebutkan Lau Erguna Purba anggota DPRK Subulusalam kepada Waspada, tadi siang di Subulussalam, terkait dukungannya terhadap surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bernomor 337/3676, tanggal 20 Januari 2009 lalu, tentang peninjauan kembali calon HGU PT RN.

Walikota Subulussalam Akan Dilantik Pada 9 Maret

Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam diperkirakan dilakukan sekitar tanggal, 9 Maret 2009.

“Surat Keputusan (SK) Mendagri sudah turun,” kata Pj Walikota Subulussalam, Drs Marten Desky, MM kepada Waspada di sela pertemuan dengan Presiden SBY di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, tadi pagi.

Kata Marten, dia sudah ketemu dengan Gubernur Irwandi Yusuf yang kemudian menjelaskan perihal pelantikan tersebut. “Rencananya tanggal 9 Maret, namun masih harus disesuaikan jadwal gubernur,” katanya.