Kantor Walikota dan DRPK Subulussalam Didemo : Desak Cabut Izin Perkebunan

7 03 2010

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam lima LSM menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (4/3) di kantor Wali Kota Subulussalam dan Gedung DPRK setempat. Dalam orasinya para pengunjuk rasa menuntut pencabutan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT Sejati Sejahtera Bersama (MSSB) groups atau lebih dikenal PT Mitra, dan minta dikembalikan ke masyarakat. Para pengunjuk rasa yang berasal dari lima organisasi gabungan masing-masing, Komunitas Muda Subulussalam (KMaS), Gerakan Masyarakat Pembebasan (GEMPA), Komite Mahasiswa Peduli dan Anti Korupsi (KAMPAK), Institut Advokasi Anggaran dan Kebijakan (AAK Institut) dan Lembaga Pemantau Kebijakan Publik untuk Rakyat (LP-KaPuR).

Read the rest of this entry »





Gubernur Didesak Batalkan Pembangunan Jalan Tembus

7 03 2010

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mendesak Pemerintah Provinsi Aceh, dlam hal ini gubernur untuk membatalkan pembangunan ruas jalan Muara Situlen – Gelombang  menghubungkan dua kabupaten Aceh Tenggara dan Subulussalam. Read the rest of this entry »





Guru di Subulussalam Pertanyakan Tunjangan

7 03 2010

Sejumlah guru CPNS di Kota Subulussalam, Rabu (3/3) kemarin mendatangi kantor DPRK setempat. Kedatangan para guru yang tergabung dalam Forum Indefenden Guru (Figura) Kota Subulussalam untuk mempertanyakan dana tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu per orang yang hingga kini belum mereka terima. Read the rest of this entry »





Subulussalam Kontrak Dokter Spesialis

7 03 2010

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam mulai tahun 2010 mengontrak tiga dokter ahli (spesialis). Hal itu disampaikan Ketua Komisi D, yang membidangi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakt, DPRK Kota Subulussalam H Ansari Idrus Sambo SH menjawab pertanyaan Serambi terkait persoalan kesehatan di daerah tersebut.

Read the rest of this entry »





Komitmen ‘Aceh Green’ Dipertanyakan

7 03 2010

Komitmen  pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga dan mengharamkan perambahan di sekitar ruang jalan tembus yang sedang/akan dikerjakan oleh Dinas  Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi  Aceh patut dipertanyakan.
Read the rest of this entry »